TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan DPRD DKI Jakarta menyoroti adanya sejumlah aksi unjuk rasa di Ibu Kota yang menentang persetujuan Omnibus Law oleh DPR RI pada Senin (5/10/2020) lalu.

Anggota parlemen di Kebon Sirih, Jakarta Pusat itu memandang demonstrasi yang berkepanjangan membuat pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang dilakukan DKI menjadi sia-sia.

Pasalnya, berkerumun peserta unjuk rasa dapat memicu penularan sekaligus penyebaran virus corona atau Covid-19.

Baca: Demo UU Cipta Kerja di Manado, Polisi Tawan 7 Mahasiswa, Digunakan untuk Negosiasi Agar Massa Bubar

“Di tengah DKI sedang PSBB, Omnibus Law ketok palu. Saya yakin yang berwenang tahu dampak dari pengesahan ini, pasti demo. Akhirnya orang berkumpul lagi di Jakarta, sehingga timbul klaster baru," kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Zita Anjani berdasarkan keterangan yang diterima pada Kamis (8/10/2020).

"Usaha rakyat menahan diri di rumah, sia-sia sudah," sesalnya.

Zita mengatakan, hingga Kamis (8/10/2020) tingkat persentase kasus Covid-19 di DKI Jakarta selama sepean berada di angka 12,2 persen.

Angka ini masih melampaui dari yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization (WHO) sebesar lima persen.

Selain itu, angka kasus baru positif di Jakarta hampir setiap hari berada di kisaran 1.000 orang.

Tingginya jumlah kasus Covid-19 karena DKI meningkatkan pengetesan dan tracing kepada masyarakat, terutama bagi pasien dan pernah yang kontak erat dengan orang terpapar Covid-19.

Baca: Demo Tolak Omnibus Law di Malang Ricuh, Lemparan Batu dan Bom Molotov Sasar Gedung DPRD

“Saya akui, memang Pemprov DKI yang paling sesuai dalam menerapkan instruksi test PCR dari WHO, selalu melebihi target yang ditetapkan. Tapi jika kasus penyebaran tidak menurun, maka harus menggunakan alternatif lain,” ujarnya dari Fraksi PAN ini.

“DKI paling banyak menerapkan beragam cara untuk berhentikan pandemi. Tapi hasilnya sama saja, sepertinya negara kita memang sudah saatnya perkuat imun warga,” tambahnya.

Baca: Diadang Barikade, Massa Anti UU Cipta Kerja di Simpang Harmoni Lempar Petasan ke Polisi

Zita juga merasa iba dengan kondisi rakyat sekarang karena tidak ada dukungan dari semua pihak.

“Lebih baik rakyat di biarkan bebas saja. Biarkan mereka mencari nafkah untuk perkuat imunnya sendiri, karena pemerintah tidak mampu, atau mungkin tidak mau untuk penuhi itu,” jelasnya. (fa

Artikel ini telah tayang di Wartakotalive: Pimpinan DPRD DKI Jakarta Sesalkan Aksi Demonstrasi, PSBB di Ibukota Jadi Percuma