Sudirman Said: Perbaiki Penyelenggara Negara Agar Investasi Bisa Masuk
Dengan perilaku para penyelenggara negara yang lurus, siatem dan aturan yang tidak sempurna bisa diluruskan oleh pelakunya
Penulis: Choirul Arifin
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Institut Harkat Negeri, Sudirman Said menyarankan agar Pemerintah memperbaiki mentalitas para penyelenggara negara agar bisa menarik investasi baru masuk ke Indonesia.
Menurutnya, upaya menarik investasi masuk tidak bisa dilakukan cukup dengan menyederhanakan regulasi yang selama ini berbelit-belit.
"Daya tarik investasi tidak sekedar kemudahan dari segi hukum, melainkan juga pelaksanaannya."
"Bila secara regulasi semua dimudahkan tetapi perilaku penyelenggara negara masih mempersulit pelaksanaan aturan, tidak transparan, dan korupsi dimana-mana, maka tetap saja akan sulit menjadi negara yang kompetitif dalam menarik investasi," ujar Sudirman Said dalam keterangan pers tertulis kepada Tribunnews, Kamis (8/10/2020).
Baca: Perangi Covid-19, Sudirman Said: Pemerintah Harus Buat Kebijakan yang Lahir dari Data
Dia menambahkan, pekerjaan rumah besar Pemerintah saat ini selain menyederhanakan aturan, yang tidak kalah penting adalah memperbaiki perilaku penyelenggara negara.
"Investor butuh pemerintahan yang bersih, demokratis, dan aturan yang konsisten," tegas Sudirman Said.
Dia menambahkan, dengan perilaku para penyelenggara negara yang lurus, siatem dan aturan yang tidak sempurna bisa diluruskan oleh pelakunya.
Sebaiknya, bila para pelakunya cenderung korup dan manipulatif, sistem sebaik apapun akan dijebol dan dimanipulasi.
"Indonesia memang ruang tumbuh yang menarik, tapi korupsi harus diberantas. Indonesia merupakan ruang tumbuh ekonomi yang nenarik bagi para investor, baik karena ukuran pasar, jumlah penduduk maupun potensi sumber daya alam yang belum diolah," bebernya.
Baca: Sudirman Said: Pembangunan Sektor Energi Butuh Kebijakan yang Konsisten
Dia juga mengingatkan, akan menjadi sebuah paradoks jika Pemerintah ingin menarik investasi besar tapi signal bahwa Indonesia ingin jadi negara bersih sedang meredup.
"KPK dilumpuhkan, instrumen check and balance sedang mengalami tekanan," kata dia.
"Bila mau membangun daya tarik investasi, semua elemen bangsa harus serius memberantas korupsi," ujarnya.
"Jadi, semangat penyederhanaan regulasi harus dibarengi dengan pemberantasan korupsi. Regulasi dan pemerintahan bersih seperti dua sisi mata uang, bila salah satu tidak ada akan sia sia," imbuh Sudirman Said.