Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Abdul Manan angkat bicara terkait polemik wawancara kursi kosong Najwa Shihab karena Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tidak hadir.

Manan menilai apa yang dilakukan Najwa Shihab mewawancari kursi kosong adalah hal yang biasa.

Mengingat tayangan tersebut mengkombinasikan antara jurnalisme dengan pertunjukan.

Menurutnya jika memang ada masyarakat yang tidak puas dengan tayangan tersebut seharusnta melapor ke Dewan Pers, bukan kepada polisi.

Hal tersebut dikatakan Abdul Manan dalam tayangan bertajuk Bangku Kosong Najwa, Apa Yang Salah? di kanal Youtube Crosscheck Medcom Id, Minggu (11/10/2020).

Baca: Soal Wawancara Kursi Kosong Menkes Terawan Oleh Najwa Shihab, Ini Pernyataan AJI

"Kalau menurut saya membawa ke polisi ya berlebihan. Jangan menciptakan preseden orang bersuara karena kritis langsung dipolisikan. Nanti suatu saat anda akan mengalami hal yang serupa kalau rezimnya berganti. Makanya menurut saya, apakah ini pantas secara etik? Laporkan saja ke Dewan Pers," kata Manan.

Selain itu, Manan menilai obyek yang menjadi pemberitaan dalam program Mata Najwa tersebut adalah Menteri Kesehatan Terawan.

Baca: Terjawab, Misteri Tulisan Tolong Saya di Kertas yang Dibawanya, Najwa Shihab: Bukan Saya yang Tulis

Menurutnya sebagai seorang pejabat publik yang digaji uang rakyat sudah seharusnya Terawan memiliki kerelaan untuk menjadi sorotan dan berkurang privasinya.

"Memang tidak boleh pejabat publik ini terlalu sensitif. Karena dia digaji oleh uang rakyat. Dan saya kira para pendukung presiden dan pendukung menteri harus menyadari itu. Dan jangan terlaku protektif seolah dia tidak boleh diganggu. Dia kan bukan raja. Jadi menurut saya, ini yang agak berlebihan menurut saya," kata Manan.

Baca: Sindir Kasus Najwa Shihab, Anggota DPR RI Dedi Mulyadi Dialog dengan Kursi Kosong, Videonya Viral

Manan menilai polemii terkait wawancara kursi kosong Najwa Shihab adalah pelajaran bagi jurnalis bahwa memang situasi politik mempengaruhi sensitivitas isu.

Ia berpesan polemik tersebut tidak mengendurkan semangat insan pers untuk menjalankan kewajiban dalam melakukan kontrol sosial.

"Tentu saja patokan utamanya adalah sebisa mungkin, inovasi bisa seliar mungkin, tapi jangan sampai menghancurkan pagar kode etik. Yang penting selamat dalam koridor pagar kode etik. Itu saya kira wilayah yang masih ditolerir. Ya kalau misalnya ada pelanggaran proseslah secara etik. Dengan begitu akan menjadi pelajaran bersama," kata Manan.

Respons Relawan Jokowi