Namun, pihak AS tidak pernah menjelaskan mengapa permohonan visa Prabowo Subianto ditolak.

Prabowo Subianto mengatakan kepada Reuters pada 2012 bahwa ia masih ditolak untuk mendapatkan visa AS karena tuduhan bahwa dirinya menghasut kerusuhan yang menewaskan ratusan orang setelah penggulingan Soeharto.

Baca: Dulu Ditolak Masuk Amerika, Kini Prabowo Malah Diundang Menhan AS, Ditemani Dokter Selama Kunjungan

Dia membantah telah melakukan kesalahan.

Prabowo Subianto masuk daftar hitam AS karena diduga berperan dalam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) sejak beberapa dekade lalu.

Melansir South China Morning Post, Prabowo Subianto ditolak visanya oleh AS sejak pertengahan tahun 2000.

Tuduhan AS mengatakan bahwa Prabowo Subianto berada di balik kerusuhan yang menewaskan ratusan orang pasca tumbangnya pemerintahan mantan Presiden Soeharto pada tahun 1998.

Menurut aktivis hak asasi manusia, Prabowo Subianto telah melakukan penculikan dalam upaya gagal untuk menjaga agar mantan presiden Soeharto tetap berkuasa.

Selain itu, Prabowo Subianto dituduh melakukan pelanggaran HAM di Timor Timur (saat ini Timor Leste) yang memisahkan diri dari Indonesia sejak 2002.

Hubungan Indonesia-China Jadi Alasan

Guru Besar Hukum Internasional UI Hikmahanto Juwana menilai undangan Mark Esper tersebut sebagai strategi AS menghadapi China.

"Undangan Menhan AS kepada Menhan Prabowo ke AS harus dilihat sebagai strategi AS menghadapi China," ujar Hikmahanto dalam keterangan tertulis, Sabtu (10/10/2020).

Hikmahanto menuturkan, berdasarkan "buku putih" Departemen Pertahanan AS disebutkan, bahwa China berniat untuk membangun pangkalan militer di Indonesia.

Menurutnya, keinginan China tersebut tak lepas karena faktor kedekatan ekonomi Indonesia dengan Negeri Tirai Bambu.

Hikmahanto mengatakan, AS khawatir ketergantungan ekonomi Indonesia terhadap China akan melemahkan prinsip kebijakan luar negeri Indonesia yang bebas aktif.

Baca: Menhan Prabowo Akan Penuhi Undangan Mark Esper ke AS Pekan Depan