Eks Pejabat OJK Fakhri Hilmi Ditahan di Rutan Kejari Jakarta Selatan
Fakhri dijerat dengan pasal pasal 2 subsider pasal 3 UU 31 1999 Jo UU tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Eko Sutriyanto
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Igman Ibrahim
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktorat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) akhirnya menahan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode Januari 2014-2017, Fakhri Hilmi pada Senin (12/10/2020).
Diketahui, Fakhri Hilimi sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada Juli 2020 lalu.
Namun, pelaku baru dilakukan penahanan pada hari ini.
"Setelah dilakukan serangkaian tindak penyidikan, baik itu pemeriksaan alat bukti terhadap saksi ahli, alat bukti yang lain, baik itu petunjuk, keterangan tersangka maka pada hari ini terhadap tersangka FH juga akan dilakukan penahanan," kata Kapuspenkum Kejaksaan Agung RI Hari Setiyono di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (12/10/2020).
Baca juga: Kejaksaan Agung Koordinasi Dengan Kedutaan Besar Amerika Serikat Terkait Eksekusi Dalton Ichiro
Baca juga: Kejagung Periksa Menantu Eks Dirut BTN Maryono dalam Kasus Gratifikasi Pemberian Kredit
Hari menyampaikan penahanan Fakhri Hilmi dilakukan berdasarkan pertimbangan dari penyidik. Satu di antaranya untuk mempermudah proses pemeriksaannya sebagai tersangka.
Nantinya, Fakhri Hilmi akan ditahan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hingga 20 hari ke depan.
"Untuk mempermudah proses penyelesaian perkara tindak pidana korupsi, tersangka FH dilakukan penahanan rumah tahanan negara untuk waktu selama 20 hari terhitung sejak hari ini tanggal 12 Oktober 2020 sampai dengan 31 Oktober 2020 ditempatkan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," tandasnya.
Dalam kasus ini, Fakhri dijerat dengan pasal pasal 2 subsider pasal 3 UU 31 1999 Jo UU tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi.
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.