Laporan Wartawan Tribunnews.com, Vincentius Jyestha

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS Anis Byarwati mengatakan negara harus memiliki komitmen kuat untuk menjaga UMKM.

Anis menegaskan UMKM harus memiliki daya saing tinggi. Menurut data yang disampaikan kementerian Koperasi, jumlah UMKM di Indonesia sebanyak 59,2 juta dan yang sudah go digital baru sebanyak 8 juta atau 14% dari jumlah keseluruhannya.

"Kita semua harus punya komitmen yang kuat untuk menjaga UMKM. Padahal tuntutan sekarang ini ditambah pandemi Covid-19, digital net menjadi satu perangkat yang betul-betul vital untuk UMKM bisa bertahan," ujar Anis, dalam keterangannya, Selasa (13/10/2020).

Baca juga: Mendukung UMKM Agar Survive Dian Arinova,Ibu Rumah Tangga Gagas Berdirinya Aplikasi Bakoel

Berdasarkan pengamatan Anis, walaupun saat ini ada UMKM yang sudah maju dengan usahanya yang berkembang, namun masih banyak UMKM yang betul-betul mati.

"Banyak UMKM yang tidak memiliki daya tahan terhadap pandemi ini, terutama yang ultra mikro. Usaha-usaha kecil yang letaknya di kampung-kampung. Jangankan untuk berkembang, untuk bertahan hidup saja mereka kesulitan luar biasa," kata dia.

Menurutnya, ketika krisis akibat pandemi belum ada keuntungan UMKM tersebut tidak terlalu besar. Apalagi saat ini, ketika krisis melanda. Anis mengatakan mereka merasa kesulitan untuk memperoleh modal.

Baca juga: UMKM Dinilai Bisa Jadi Motor Utama Kebangkitan Ekonomi Indonesia

"Itulah sebabnya, pemanfaatan dana-dana bantuan dari pemerintah betul-betul harus tepat sasaran," imbuhnya.

Politikus PKS itu menilai yang dibutuhkan UMKM pada hari ini tidak hanya kebutuhan modal dan pengembangan usaha. Akan tetapi juga kebutuhan hidup, seperti bantuan sosial dan bahan pokok untuk bertahan hidup.

Adapun, kata dia, kebutuhan modal dan pengembangan usaha ditujukan agar mereka mampu memiliki dan meningkatkan daya belinya.

Baca juga: Kementerian Koperasi Janjikan Lokasi Berjualan Buat UMKM di Area Stasiun dan Bandara

"Masalahnya, UMKM ini biasanya pangsa pasarnya adalah masyarakat menengah dan bawah yang sekarang menahan belanja karena kondisi pandemic. Disitulah UMKM sangat terdampak," ungkapnya.

Lebih lanjut, Anis menekankan negara harus hadir memberikan kebutuhan UMKM. Karena UMKM menjadi pemeran utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional yaitu sebesar 99% dan menyumbang 60% PDB nasional. PKS, kata dia, akan berkomitmen untuk terus mengawasi dan mengingatkan pemerintah.

“Karena eksekusi semua kebijakan bukan ditangan DPR tetapi ditangan Pemerintah. Jadi kami akan terus meminta pemerintah untuk melancarkan serapan dana untuk UMKM,” pungkasnya.