AHY Dituduh Dalang Aksi Tolak UU Cipta Kerja, 'Menyerang Saya dan Partai Demokrat'
Ketidakjelasan draf final RUU Cipta Kerja menimbulkan kekacauan informasi di tengah masyarakat.
Editor: Hendra Gunawan
*Mantan Kepala BNP2TKI Dicokok Polisi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengaku dituduh sebagai dalang aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja.
"Ada 'akun bodong' yang menyerang diri saya pribadi dan @PDemokrat hanya karena kami berbeda pendapat. Disebar hoax, bahwa saya mendalangi demo
UU Ciptaker," kata AHY Selasa (13/10/2020).
Ia menegaskan, ketidakjelasan draf final RUU Cipta Kerja menimbulkan kekacauan informasi di tengah masyarakat.
Menurut AHY, pemerintah dan masyarakat tengah saling menuding menyebarkan hoaks soal UU Cipta Kerja. Padahal, rujukan terkait kebenaran informasi tersebut belum ada.
Baca juga: AHY & SBY Dituduh Jadi Dalang Demo UU Cipta Kerja, Diserang Akun Bodong, Bukan Pertama Kali Difitnah
"Jadi, bagaimana kita menganggap berita yang beredar itu hoaks atau bukan," tulis AHY dikutip dari akun Twitter @AgusYudhoyono, kemarin.
AHY merasa khawatir masyarakat tenggelam dalam perang informasi dan perang hoaks.
AHY juga mengungkapkan, ada akun palsu atau 'bodong' yang menyerang dirinya dan Partai Demokrat.
Baca juga: KSPI Mengaku Tak Tahu Latar Belakang FPI serta PA 212 Demo UU Cipta Kerja
Putra sulung Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono ini menegaskan, tuduhan tak berdasar itu terbantahkan karena berbagai elemen masyarakat banyak yang menolak UU Cipta Kerja.
"Alhamdulillah, rakyat kita cerdas. Tuduhan itu dibantah oleh berbagai elemen masyarakat yang melakukan penolakan UU Ciptaker.
Baca juga: Suasana Demo di Patung Kuda Memanas, Orator PA 212: Ayo Pulang, Jangan Mau Diprovokasi
Saya tegaskan, tuduhan tak berdasar itu sangat menyakiti hati nurani rakyat, yang memang sungguh-sungguh ingin berjuang untuk kehidupannya yang lebih baik," ucap AHY.
AHY mengimbau semua pihak agar menghargai perbedaan pendapat.
"Kita adalah negara demokrasi. Kita harus menghargai perbedaan pandangan dan pendapat.
Penolakan @PDemokrat terhadap UU Ciptaker, dilakukan justru untuk menjaga negara ini agar tidak salah langkah.
