Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden KH. Ma'ruf Amin genap satu tahun pada 20 Oktober 2020 besok.

Wakil Ketua fraksi PKS DPR RI Mulyanto menilai, dalam satu tahun pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, atmosfer politik semakin buram.

Mulyanto menjelaskan mengapa atmosfer politik di Indonesia semakin buram.

Baca juga: Hasil Survei Indikator Politik Indonesia Soal Kerja Jokowi, PSBB hingga Warga yang Susah Cari Makan

Pertama, hadirnya gerakan yang oposisi yang mengkritisi pemerintah, namun suara-suara kritis itu dibungkam.

Ia menyebut, hadirnya Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) menguatkan suara oposisi meski disebut gerakan moral.

Baca juga: Sebut Demo UU Cipta Kerja karena Hoaks, Koalisi Masyarakat Sipil Menduga Jokowi Dapat Laporan Keliru

"Secara politik, gerakan oposisi non-parlementer, KAMI dideklarasikan. Di sana berhimpun tokoh-tokoh yang selama ini nampak vokal dan kritis. Sehingga konsolidasi politik kaum oposisi semakin kuat," kata Mulyanto saat dihubungi Tribunnews, Senin (19/10/2020).

Kedua, dipaksakannya Pilkada Serentak dan pembahasan RUU Cipta Kerja di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Mulyanto, reaksi masyarakat yang muncul secara umum bersifat negatif dan dianggap merupakan sebentuk ketidakpekaan pemerintah terhadap pandemi yang belum usai dilewati.

Baca juga: Indikator Politik: Kepuasan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi 68 Persen

"Apalagi ketika RUU Cipta Kerja ini pembahasannya dikebut, kurang aspiratif, terkesan tertutup, dan bahkan pihak yang terdampak langsung seperti buruh, petani, dan nelayan merasa tidak dilibatkan sejak awal, maka reaksi keras publik bermunculan," ucap Anggota Komisi VII DPR RI itu.

Reaksi tersebut, lanjut Mulyanto, semakin kuat ketika diketahui, bahwa ketentuan yang dinormakan dalam RUU Cipta Kerja ternyata tidak menguntungkan pihak buruh dan sarat ketidakadilan.

Baca juga: Jokowi dan Megawati Didesak Perintahkan Kapolri Lepaskan Petinggi KAMI

Mulyanto berpendapat, Omnibus Law tersebut mendorong liberalisasi ekonomi, pangan, industri pertahanan, termasuk pendidikan.

"Secara politik, semua ini menambah buram atmosfer politik pemerintahan Jokowi setelah satu tahun di periode kedua," pungkas Mulyanto.