TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Koordinator Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru (P2G) Satriwan Salim meminta Kemendikbud tidak melaksanakan Asesmen Nasional (AN) di tengah pandemi Covid-19 yang masih berlangsung.

Satriwan menilai masih banyak kendala yang dihadapi dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi Covid-19 ini.

"Namun, P2G menilai kebijakan Kemdikbud melaksanakan AN yang dijadwalkan Maret 2021 nanti dirasa sangat tidak bijak, terkesan tergesa-gesa, dan tidak tepat momentumnya di masa pandemi dan PJJ yang masih banyak kendala," ucap Satriwan melalui keterangan tertulis, Selasa (20/10/2020).

Baca juga: Pelajar SMA di Gowa Bunuh Diri Karena Stres, P2G Minta Kemendikbud Evaluasi Pelaksanaan PJJ

Satriwan mengungkapkan masih banyak kalangan guru, siswa, dan orang tua yang belum memahami format dari Asesmen Nasional.

Bahkan, menurut Satriwan, masih ada guru dan orang tua yang menganggap Asesmen Nasional sama dengan Ujian Nasional.

Menurut Satriwan masih ada kendala sosialisasi oleh Kemendikbud untuk pelaksanaan Asesmen Nasional

"Dalam hal waktu, memang terlihat terburu-buru, sekarang sudah bulan Oktober, sedangkan AN dijadwalkan Maret 2021, persiapannya singkat," kata Satriwan.

Baca juga: Kemendikbud Sebut UU Cipta Kerja Buka Lebar Peluang Kerja untuk Lulusan Baru

Selain itu, P2G juga menyoroti anggaran yang diajukan Kemendikbud dalam Raker dengan DPR untuk program Asesmen Nasional yang mencapai Rp1,49 triliun.

Menurutnya, angka ini sangat besar sekali, bahkan dibanding Program Organisasi Penggerak.

P2G menilai sebaiknya anggaran besar dialokasikan untuk membantu siswa dan guru selama PJJ.

"Lebih baik Kemendikbud fokus menyelesaikan ini dulu, anggarannya dimanfaatkan membenahi PJJ Luring, ketimbang memaksakan Asesmen Nasional yang berbiaya besar," tegas Satriwan.

Dirinya juga menyoroti kendala yang dihadapi dalam PJJ.

Meskipun pemerintah sudah menganggarkan subsidi pulsa selama PJJ sebesar Rp7,2 Triliun, namun ini hanya membantu untuk PJJ Daring, bukan PJJ Luring.

"Bahkan masih banyak guru dan siswa yang tidak dapat bantuan kuota internet pada bulan pertama September lalu. P2G mendata laporan guru dari 14 Provinsi yang tidak menerima bantuan kuota internet bulan September," tutur Satriwan.

Baca juga: Bosan PJJ Alasan Siswa SMK Ikut Demo UU Cipta Kerja, Ada yang Dibayar Rp 5.000

Menurut dia, sebelum Kemendikbud  menjalankan program Asesmen Nasional, baiknya dapat menggandeng Pemerintah Daerah melakukan pembenahan dan evaluasi terhadap kualitas penyelenggaraan PJJ.

Baginya, Asesmen Nasional dapat terlaksana dengan baik, jika PJJ bisa dilaksanakan dengan berkualitas.

"Bagaimana siswa akan nyaman dan tak terbebani mengisi soal-soal AN, sementara mereka sudah terbebani belajar dengan ragam kendala selama PJJ selama berbulan-bulan, tentu ini sangat tidak adil," pungkas Satriwan.