"Dengan DSR di atas 25% itu, artinya jumlah utang Indonesia kini sudah masuk pada tingkat waspada," ungkap Anis.

Anis menilai ketika resiko yang besar ini diambil untuk sesuatu yang hasilnya belum terlihat efektif dapat menjadi masalah tambahan. 

Apalagi upaya meredam dampak Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang menjadi dalih pemerintah berutang masih belum menunjukkan hasil maksimal.

Serapan dana pemulihan ekonomi nasional untuk menangani Covid-19 masih di bawah 40%.

“Hingga 17 September lalu, baru teralokasi Rp254,4 triliun, atau 36,6% dari pagu Rp605,2 triliun,” kata dia.

Politikus PKS itu turut menjelaskan bahwa penambahan utang Indonesia secara statistik dalam kurun waktu 2014 sampai dengan 2020 (outlook) telah mencapai Rp3.390,72 triliun atau meningkat 129,97 persen hanya dalam waktu enam tahun (2014 sebesar Rp2.608,78 triliun serta Rp5.999,50 triliun pada outlook 2020).  

“Sejak terjadinya krisis 1997-1998, periode pemerintahan ini memegang rekor dengan penambahan utang terbanyak,” ungkapnya. 

Bukan hanya secara agregat, Anis mengatakan debt to GDP ratio juga mengalami peningkatan.

Periode pemerintahan terdahulu mencatat debt to GDP ratio terus mengalami penurunan dari 50 persen pada 2004 hingga mencapai 24 persen pada tahun 2014. 

Namun sebaliknya, periode pemerintahan ini hingga akhir 2019 debt to GDP ratio telah mencapai 30,2 persen. Dengan utang yang makin melonjak tahun 2021, debt to GDP ratio akan mencapai kisaran 40 persen. 

Anis pun mengingatkan meningkatnya debt to GDP ratio menunjukkan bertambahnya jumlah utang yang tidak diiringi dengan pertambahan produksi nasional secara proporsional.

Oleh karena itu, Anis memberi saran agar pemerintah segera melakukan optimalisasi pembiayaan ULN dan mencari alternatif pembiayaan yang lebih murah.

Sementara itu utang harus digunakan untuk belanja yang benar-benar produktif dan bisa menggerakkan ekonomi rakyat di saat pandemi masih berlangsung. 

"Pemerintah perlu untuk menjaga kesinambungan pembiayaan dan mengoptimalkan hasil pengelolaan asset dan investasi serta piutang-piutang Negara yang bermasalah agar dapat menjadi penerimaan Negara,” pungkasnya.