Laporan wartawan Tribunnews.com, Fahdi Fahlevi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy meminta pemerintah daerah mempercepat program penanganan stunting.

Muhadjir menyebut pemerintah daerah wajib menyiapkan perangkat untuk mendukung upaya percepatan penanganan stunting di daerah masing-masing.

"Para pemimpin daerah harus dapat mengidentifikasi program apa saja yang selama ini sudah ada dan program apa saja yang masih diperlukan dalam percepatan penanganan stunting," tutur Muhadjir melalui keterangan tertulis, Kamis (22/10/2020).

Baca juga: Menteri Muhadjir : Cuti dan Libur Peringatan Maulid Nabi Tetap Dilaksanakan Tanpa Perubahan

Selain itu, Muhadjir meminta Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) untuk melakukan pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana.

Sehingga BKKBN, memiliki peran sentral dalam pengentasan angka stunting di dalam negerk

"Arahan Bapak Presiden, BKKBN yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan penanganan stunting. Hal itu karena BKKBN mempunyai perangkat sampai dengan level desa, kelurahan yang dapat bekerja secara optimal dan menunjang program penanganan stunting," ucap Muhadjir.

Menurut Muhadjir, kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia ditentukan dari sejak 1000 Hari Pertama Kehidupan.

Baca juga: Menko PMK: Pemerintah Bakal Libatkan Tokoh Agama Dalam Penanganan Stunting

Pada periode emas tersebut, cikal bakal stunting mengalami gagal tumbuh karena kekurangan gizi berpengaruh terhadap perkembangan organ tubuh terutama otak.

"Kalau mereka yang pada 1000 HPK-nya mengalami hambatan terutama pada perkembangan otak akan berdampak jangka panjang hingga nanti saat menjadi angkatan kerja," pungkas Muhadjir.

Seperti diketahui, persentase angka stunting berdasarkan hasil Survei Status Gizi Balita Indonesia tahun 2019 masih sebesar 27,67 persen atau artinya 1 dari 4 balita di Indonesia mengalami stunting.