TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sejumlah kalangan menyoroti kinerja satu tahun pemerintahan pasangan Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin setelah keduanya dilantik pada 20 Oktober 2019 lalu.

Kinerja pemerintahan Jokowi-Maruf Amin dinilai masih merah. Hal ini terlihat dari temuan data hasil survei. Litbang Kompas.

Dalam hasil survei terbarunya yang dilansir, Selasa (20/102020) lalu Litbang Kompas menyatakan, sebesar 46,3 persen responden merasa tidak puas dengan kinerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin selama satu tahun terakhir.

Baca juga: Setahun Jokowi-Maruf, Komnas HAM Sebut Perlindungan terhadap Jurnalis Jadi Isu Pinggiran

Isu reshuffle kembali berembus karena beberapa menteri pembantu presiden Jokowi dinilai tidak maksimal bekerja.

Isu perombakan kabinet sebelumnya juga pernah mengemuka saat kabinet pemerintahan Jokowi baru berjalan tiga bulan.

Namun saat itu, Jokowi tidak melakukan perombakan kabinet pemerintahannya. Kini setahun telah berlalu, apa presiden bakal mengocok ulang susunan kabinetnya?

Peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Aisah Putri Budiarti menyampaikan evaluasinya tehadap pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

Peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI Aisah Putri Budiarti menyoroti buruknya koordinasi di tingkat menteri Kabinet Indonesia Maju dalam satu tahun ini.

Aisah meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan evaluasi terhadap jajaran pembantunya di tingkat eksekutif.

"Kalau diperlukan reshuffle itu wajar dan sah-sah saja, justru perlu dilakukan jika tidak memiliki kapasitas yang memumpuni," papar Aisah dalam diskusi online, Jakarta, Selasa (20/10/2020).

Aisah menjelaskan, evaluasi tersebut tidak hanya pada individu menterinya saja, tetapi perlu mengatasi persoalan sistem kabinetnya atau sistem kerjanya selama ini.

"Antara menteri satu dengan menteri lainnya suka tidak sama, misalnya saat dilarang pulang kampung. Ini problem koodinasi yang harus dipecahkan, agar empat tahun ke depan lebih efektif bekerja," papar Aisah.

Aisah juga melihat beberapa menteri tidak memiliki kemampuan dalam menjalankan tugas, pokok, dan fungsinya (tupoksi) secara maksimal dalam satu tahun ini.

"Setengah dari menteri juga tidak memiliki latar belakang dekat dengan birokrasi pemerintahan. Ini pastinya menyulitkan untuk bekerja," ucapnya.

Reshuffle Perlu

Sementara, pengamat politik Universitas Paramadina Ahmad Khoirul Umam menilai, Presiden Joko Widodo perlu melakukan reshuffle kabinet untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemerintahannya.