Akses berita lokal lebih cepat dan mudah melalui aplikasi TRIBUNnews
X
Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Forum Bakohumas Diminta Kompak Optimalkan Sosialisasi UU Cipta Kerja ke Masyarakat

Sejak disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja, terdapat polemik di masyarakat dan disinformasi mengenai substansi hingga menimbulkan unjuk rasa

Forum Bakohumas Diminta Kompak Optimalkan Sosialisasi UU Cipta Kerja ke Masyarakat
IST
Forum Bakohumas bertajuk “Strategi Komunikasi Publik Pasca Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja” secara online pada Senin (26/10/2020). 

Laporan Wartawan Tribunnews, Choirul Arifin

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sinkronisasi dan optimalisasi komunikasi publik diperlukan untuk menyampaikan pesan pentingnya UU Cipta Kerja sebagai payung hukum dalam menghadapi bonus demografi dan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) agar bisa memberikan kemakmuran bagi masyarakat Indonesia.

Badan Intelijen Negara menyelenggarakan Forum Bakohumas bertajuk “Strategi Komunikasi Publik Pasca Pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja” secara online, Senin (26/10/2020).

Acara tersebut menghadirkan narasumber Deputi VII BIN/Jubir Kepala BIN, Dr. Wawan Hari Purwanto, SH, MH, dan pakar komunikasi publik Prof. Effendi Gazali, MPS ID, PH. D. dan dihadiri Dirjen IKP Kemenkominfo/Ketua Bakohumas, Prof. DR. Widodo Muktiyo dan 100 peserta dari perwakilan K/L Negara, BUMN dan undangan.

Widodo Muktiyo mengatakan sejak disahkannya Omnibus Law UU Cipta Kerja, terdapat polemik di masyarakat dan disinformasi mengenai substansi UU Cipta Kerja hingga menimbulkan unjuk rasa.

“Dalam kesempatan yang baik ini diharapkan jajaran humas Pemerintah dapat bersinergi menggaungkan urgensi, manfaat dan substansi pentingnya UU Cipta Kerja guna mendukung program dan kegiatan diseminasi informasi Omnibuslaw UU Cipta Kerja” ujar Widodo Muktiyo.

Baca juga: Ditjen SDA Siapkan Langkah Antisipasi Hadapi Musim Penghujan 2020-2021

Dr. Wawan Hari Purwanto, SH, MH, mengatakan lahirnya UU Cipta Kerja karena obesitas regulasi dan tumpang tindih aturan.

Pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja melibatkan pemerintah, DPR, tripartit dan masukan dari masyarakat.

Dia mengatakan, UU tersebut ditujukan untuk memberi kemudahan, perlindungan, pemberdayaan UMKM, dan Koperasi, peningkatan investasi; kemudahan berusaha dan menciptakan lapangan pekerjaan yang pada gilirannya akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Wawan menyebut, humas Pemerintah perlu melakukan sinergi kehumasan, merespon cepat suatu isu, dan menyampaikan informasi dan data yang valid, serta melakukan literasi dan membentuk opini publik.

Halaman
12
Penulis: Choirul Arifin
Editor: Eko Sutriyanto
Ikuti kami di
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas