Kepemimpinan demokratis yang berbasis kepada UUD 1945 inilah yang menjadi bagian dari operasional berbagai kebijakan Presiden Jokowi.

Fadjroel Rachman menjelaskan, strategi kepemimpinan politik Jokowi yang berbasis pada demokrasi konstitusional mengedepankan pembangunan sumberdaya manusia (SDM).

Pembangunan SDM menjadi tujuan utama Pemerintah Jokowi karena pada 2025 ke depan, yang akan meraup keuntungan demokratis adalah puluhan juta rakyat Indonesia yang akan menjadi tenaga-tenaga produktif. Bila mereka tidak menjadi SDM berkualitas, maka akan menghadapi kesulitan.

"Apabila jumlah tenaga produktif kita hanya berupa jumlah saja, maka itu tidak akan banyak artinya.

Oleh karena itu Presiden mengatakan kita akan menjalankan yang pertama prioritas adalah pembangunan SDM yang tentu saja berbasis pada nilai-nilai demokrasi yang kita kembangkan sampai pada hari ini," tutur Fadjroel Rachman.

Ingin Wariskan Indonesia Sentris Saat Purna Tugas

Pembangunan SDM ini diiringi dengan pembangunan infrastruktur yang diupayakan agar bisa merata di seluruh Indonesia. Di dalam laporannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa pembangunan infrastruktur adalah upaya meneguhkan Indonesia Sentris.

Selain itu, Jokowi turut memastikan bahwa pandemi Covid-19 tidak akan membuat negara berhenti untuk hadir di segenap pelosok tanah air.

Pemerintah memastikan pembangunan harus tetap berjalan di segala sektor, hingga terwujudnya keadilan yang merata.

Daerah-daerah tertinggal menjadi prioritas utama pembangunan infrastruktur. Seperti Papua dan Papua Barat yang kini menjadi perhatian Presiden Jokowi.

"Bahkan menunjuk Wakil Presiden Maruf Amin sebagai ketua dewan pengarah percepatan pembangunan Papua. Ada banyak daerah tertinggal di seluruh Tanah Air yang perlu segera dibangun agar tidak terjadi kesenjangan antar wilayah," ujar Fadjroel Rachman.

Dalam laporannya Presiden Jokowi menyebut pembangunan infrastruktur dan SDM menjadi penting karena Pulau Jawa secara Q pembangunan sudah sebesar sekitar 55 persen dari Q pembangunan nasional. Kemudian diikuti Pulau Sumatera dengan angka sebesar 20 persen.

Hal ini menunjukkan bahwa Pulau Jawa dengan Pulau Sumatera sudah mengambil hampir 75 - 80 persen Q pembangunan. Selebihnya dibagi Pulau Kalimantan yang hanya 8 persen, lalu Sulawesi, Maluku, dan Papua.

Fadjroel Rachman menjelaskan, upaya pemerataan pembangunan infrastruktur ini sengaja digencarkan karena Presiden Jokowi ingin mewariskan Indonesia Sentris saat purna tugas di 2024 mendatang.