Menkeu Sebut Ada Praktik Suap Demi Pencairan Anggaran
Karenanya kata dia pemerintah enggan menambah utang yang justru akan berpotensi menjadi beban negara saat pandemi covid 19.
Penulis: Yanuar R Yovanda
Editor: Hendra Gunawan
*Terjadi Sekitar Tahun 2003 dan 2004
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan praktik calo anggaran di Direktorat Jenderal Perbendaharaan periode 2003 ke 2004.
Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, saat itu ada oknum-oknum yang bahkan memberikan uang untuk mempermudah pencairan anggaran.
"Sehingga reputasi kalau mau pergi dan mengurus pencairan anggaran, Anda perlu untuk membawa map yang isinya sebetulnya uang sogokan," ujarnya dalam video conference, Senin (26/10).
Waktu itu, lanjut Sri Mulyani, pemerintah juga tidak pernah tahu Indonesia ada di urutan berapa dari sisi kemudahan birokrasi, sehingga tidak ada kepastian dan perbaikan pelayanan.
"Semuanya kemudian melakukan reformasi perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan kemudian melakukan reformasi yang total," katanya.
Baca juga: Nadiem Mengaku Intens Diskusi dengan Sri Mulyani Cara Rumusan Terbaik untuk Anggaran Pendidikan
Jadi, dia menambahkan, lahirnya Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga merupakan titik awal dari reformasi perbendaharaan di Indonesia.
"Sejak itu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan berbagai inisiatif dan inovasi di dalam melakukan modernisasi, perbaikan tata kelola, dan pengelolaan dari sisi peningkatan reputasi dan kredibilitas," ujarnya.
Bendahara negara mengatakan, saat itu ada oknum-oknum yang bahkan memberikan uang untuk mempermudah pencairan anggaran.
"Sehingga reputasi kalau mau pergi dan mengurus pencairan anggaran, Anda perlu untuk membawa map yang isinya sebetulnya uang sogokan," ujarnya.
Baca juga: Sri Mulyani Bicara Calo Anggaran di Kemenkeu di Masa Lalu
Menkeu pun mengaku mempunyai cara untuk membersihkan calo anggaran di Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada awal dibentuk. Dirinya waktu itu mengambil kebijakan untuk mengubah sistem penempatan pegawai menjadi 3 bagian.
"Saya ingat waktu mulai pertama dibuatlah apa yang disebut front office, middle office, dan back office," ujarnya.
Sri Mulyani menjelaskan, front office untuk memberikan pelayanan yang transparan dengan jika ada orang hadir, tidak diketemukan dengan middle dan back office.
"Itu adalah cara pertama untuk mulai membersihkan terjadinya calo-calo anggaran waktu itu," katanya.
