Lapora Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menyampaikan kepada para Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) TNI yang bertugas di lingkungan Mahkamah Agung, agar menjadi pelaksana amanah mulia untuk menegakkan keadilan bagi prajurit TNI.

Selain itu, Peradilan Militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Oleh karena itu Hadi mengatakan menjadi kewajiban Hakim Militer untuk memelihara kehormatan dan keluhuran martabat, serta perilaku sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

Hal tersebut disampaikan Hadi ketika memberikan pengarahan kepada para Perwira Tinggi (Pati) dan Perwira Menengah (Pamen) TNI di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dilaksanakan secara virtual di Mabes TNI Cilangkap Jakarta Timur, Rabu (4/11/2020).

"Para Perwira harus mengimplementasikan secara konkrit dan konsisten prinsip-prinsip moral tersebut, baik dalam menjalankan tugas yudisialnya maupun di luar tugas yudisialnya. Sebab hal itu berkaitan erat dengan upaya penegakan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan negara," kata Hadi keterangan resmi Puspen TNI pada Rabu (4/11/2020).

Hadi juga menjelaskan hukum Disiplin Militer menyebutkan bahwa hukum Disiplin Militer berlaku bagi militer, sehingga setiap prajurit TNI dalam menunaikan tugas dan kewajibannya bersikap dan berperilaku disiplin dengan mematuhi hukum Disiplin Militer.

Sedangkan bagi Hakim Militer yang menjalankan tugas dan kewajibannya, kata Hadi, berlaku aturan yang sangat berat.

Hal itu karena selain harus menjaga kewibawaan serta martabat Lembaga Peradilan Militer, kata Hadi, seorang Hakim Militer juga harus tetap menjaga nama baik dan marwah TNI.

Hadi juga mengatakan penugasan dan pembinaan karier prajurit TNI di lingkungan Peradilan Militer tidak terlepas pula dari kewenangan Panglima TNI meski dalam pelaksanaannya tetap bekerja sama dengan Mahkamah Agung.

Baca juga: 300 Prajurit TNI Batalyon Infanteri Rider 142/Ksatria Jaya Siap Dikirim ke Jakarta Bila Dibutuhkan

Pembinaan teknis pengadilan, organisasi, administrasi, serta finansial dalam lingkungan peradilan militer, kata Hadi, dilakukan oleh Mahkamah Agung, sedangkan pembinaan personel dilakukan oleh Panglima TNI.

"Intinya Hakim Militer adalah prajurit TNI yang menjadi hakim, sehingga semua ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI berlaku juga bagi Hakim Militer," kata Hadi.

Hadi menekankan personel TNI yang ditugaskan memiliki profesionalisme dan integritas tinggi, yaitu personel yang memiliki kemampuan teknis mumpuni didukung oleh kepribadian luhur, tidak tergoyahkan serta selalu patuh pada nilai-nilai atau norma-norma yang berlaku dalam melaksanakan tugas.

"TNI akan terus berupaya meningkatkan profesionalisme prajurit. Salah satu bentuk profesionalisme itu adalah pemahaman dan ketaatan yang tinggi terhadap hukum nasional dan hukum internasional yang diratifikasi," kata Hadi.

Hadi juga mengingatkan peran para Perwira Korps Hukum TNI menjadi sangat strategis.

Selain itu dalam pelaksanaan Tugas Pokok TNI sesuai Undang-Undang, kata Hadi, semua tugas yang dilaksanakan TNI baik dalam kerangka Operasi Militer untuk Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP) harus berpegang pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Ia juga berpesan kepada para Perwira tersebut agar memegang teguh Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Jati diri sebagai Tentara Rakyat, Tentara Pejuang, Tentara Nasional dan Tentara Profesional yang tidak akan menggadaikan kehormatannya untuk mencederai hukum dan keadilan.

"Law without justice is a wound without a cure. Karena hukum tanpa keadilan adalah ibarat luka tanpa obat," kata Hadi.

Hadi juga menekankan agar para Perwira menanamkan setiap prajurit memiliki tanggung jawab dan peran penting dalam mendukung terlaksananya tugas TNI secara keseluruhan yaitu demi tegaknya kedaulatan, utuhnya wilayah NKRI serta terjaminnya keselamatan bangsa dan tumpah darah Indonesia.

Baca juga: Cerita Prajurit TNI Urunan Bantu Biaya Perawatan Bayi Sesak Napas: Uang yang Kami Pegang Seadanya

Hadi menegaskan setiap prajurit TNI harus tunduk lada peradilan militer jika melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan tugas pokoknya yang sudah diatur dan ditetapkan Undang-Undang.

Penegakan hukum dan keadilan, kata Hadi, merupakan satu hal yang tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan peradilan mengingat berdasarkan Undang-Undang keberadaan peradilan militer adalah untuk mendukung tugas pokok TNI.

"Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keberadaan Peradilan Militer adalah dalam rangka mendukung keberhasilan Tugas Pokok TNI," kata Hadi.

Turut hadir dalam video conference yakni Aspers Panglima TNI Marsda TNI Diyah Yudanardi, Kababinkum TNI Laksda TNI Anwar Saadi, dan Kapuspen TNI Mayjen TNI Achmad Riad.

Selain itu hadir pula Kadilmiltama Mayjen TNI Agus Dhani Mandaladikari Oditur Jenderal TNI Laksda TNI Guramad Sabirin, Hakim Agung MA RI Brigjen TNI Sugeng Sutrisno, Dirkumad Brigjen TNI Dr Teti Melina Lubis, dan Kadiskum AL Laksma TNI Kresno Buntoro, Kadiskum AU Marsma TNI Haryo Kusworo.

Hadir juga Dirkum Kemhan Marsma TNI Juwono agung, Direktur Perundang-undangan Kemhan Brigjen TNI Jamaruba Silaban, dan Kepala Pusat Lembaga Pemasyarakatan Militer Brigjen TNI Benny Antony Sitohang.