Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR Abdul Fikri Faqih mengkritisi program digitalisasi sekolah pada 2021 yang menelan anggaran hingga Rp 3 trilliun.

Ia menilai, program tersebut masih belum matang dari sisi perencanaan, sehingga terkesan terburu-buru.

"Wilayah 3T belum tercover penuh jaringan internet, sedangkan SDM guru kita juga masih belum siap, harusnya selesaikan PR ini dulu," kata Fikri, Jakarta, Selasa (10/11/2020).

Menurutnya, niat pemerintah untuk digitalisasi sekolah di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) melalui pengadaan laptop, proyektor, dan perangkat teknologi informasi (TIK), sebagai langkah kurang tepat sasaran.

"Sarana pendukung digital itu wajib ada akses internet, sedangkan data pemerintah sendiri menunjukkan wilayah 3T masih sulit dijangkau sinyal," kata politisi PKS itu.

Baca juga: Digitalisasi, Sekolah Akan Terima Bantuan Laptop Pada 2021

Berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), pemerintah masih belum optimal menyediakan akses internet hingga 100 persen di wilayah 3T.

"Baru setengah dari total desa di wilayah 3T yang terjangkau jaringan 4G," ujar Fikri.

Fikri menyebut, bantuan laptop hanya akan menjadi barang pajangan mewah di sekolah, tanpa adanya sinyal internet sebagai akses pendukung utama.

"Alat-alatnya diadakan, tapi buat apa bila tidak bisa akses informasi dan update bahan pelajaran," ucapnya.

Selain itu, Fikri menyinggung soal kesiapan sumber daya manusia terutama guru dan tenaga kependidikan dalam program digitalisasi ini.

"Surveinya kan 60 persen guru masih gagap teknologi informasi, perkembangan sekarang kita belum tahu, apakah masih sama atau ada perkembangan," paparnya.

Fikri menunjuk hasil survei Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan dan Kebudayaan (Pustekkom) Kemendikbud pada akhir 2018.

Baca juga: Gelontor Rp 3 Triliun untuk Digitalisasi Sekolah Tahun Depan

Survei itu menyebut dari total guru yang ada di Indonesia, baru 40 persen yang melek dengan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).

Selebihnya, 60 persen guru masih gagap dengan kemajuan di era digital ini.

Fikri meminta peningkatan kualitas sumber daya manusia, terutama guru dan tenaga kependidikan menjadi prioritas pemerintah terlebih dahulu.

"Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini, kreativitas dan kualitas pendidik benar-benar diuji untuk menjamin kegiatan belajar mengajar tetap kondusif secara virtual," imbuhnya.

Setiap program pendidikan nasional, kata Fikri, semestinya juga memperhatikan kondisi kelokalan yang menjadi sasaran.

"Mas Menteri ini nampaknya kurang dapat support data yang cukup. Sebaiknya walaupun Think globally, tapi harus tetep Act Locally sesuai data lapangan yang bahkan sudah tersedia dan telah dirilis oleh Kemendikbud sendiri," ujarnya.