Laporan Reporter Tribunnews, Hasiholan Eko Purwanto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ormas Islam Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) menegaskan mengambil sikap netral dan aktif dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020.

Ketua Umum DPP LDII Chriswanto Santoso, Kamis (12/11/2020) menekankan, secara organisasi LDII tidak berafiliasi dengan parpol atau calon kepala daerah manapun.

Namun, warga LDII didorong untuk menyalurkan aspirasi politiknya dan dilarang golput atau tidak memilih.

“Netral aktif dilakukan LDII, sebagaimana ormas Islam lainnya,” ujar Chriswanto dalam keterangannya. Hal ini dilakukan LDII untuk menjaga kerukunan, kekompakan, persatuan dan kesatuan masyarakat.

Chriswanto juga menegaskan, LDII tidak ingin pesta demokrasi justru memecah belah bangsa, karena ia meyakini setiap calon memiliki itikad baik lewat program kerja mereka.

Baca juga: Tak Netral Jelang Pilkada Serentak, 362 ASN Dijatuhi Sanksi

“Dalam ilmu politik, kekuasaan ditujukan untuk mencapai cita-cita masyarakat yang makmur dan sejahtera. Hal tersebut tercermin dari program kerja para kontestan,” imbuhnya.

Chris meyakini siapapun pemenangnya, masyarakat harus terus memantau janji-janji politik para kepala daerah. Bahkan, suksesnya pembangunan juga menjadi tanggung jawab semua pihak termasuk masyarakat.

Baca juga: Politisi PAN Minta Kajian Mendalam Jika Ingin Terapkan E- voting di Pemilu Nasional

Chriswanto mengimbau pengurus atau warga LDII yang menjadi anggota parpol atau menjadi tim sukses, menjunjung tinggi netralitasnya.

“Kami menegaskan, warga maupun pengurus LDII yang terlibat dalam politik praktis, tidak mengorbankan prinsip netral aktif LDII,” ujarnya.

Chris mempersilakan warga LDII menjadi tim sukses, namun tidak mempengaruhi warga LDII memilih calon tertentu.

Chriswanto juga mengingatkan semua pihak, agar tidak menggunakan cara-cara yang merusak demokrasi, seperti praktik politik uang ataupun kampanye hitam.

Menurutnya, membeli suara dan menyebarkan hoaks bukanlah bagian dari demokrasi, hal ini tak mendidik masyarakat dalam pesta demokrasi.

Sedangkan imbas politik uang adalah kandidat yang menang, akan mencari cara agar modal politiknya kembali.