Habib Rizieq Siap Buka-bukan Dokumen Perjanjiannya dengan BIN Jika Kondisi Darurat, Fadli Zon Kaget
Rizieq Shihab menyebutkan dirinya diminta membuktikan tidak ada permasalahan dengan BIN.
Penulis: Choirul Arifin
TRIBUNNEWS.COM - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Muhammad Rizieq Shihab atau dikenal dengan Habib Rizieq mengungkapkan deretan bukti dirinya sudah bebas dari jeratan hukum
Dilansir TribunWow.com, pernyataan tersebut Habib Rizieq sampaikan dalam tayangan kanal YouTube Front TV, Selasa (10/11/2020).
Setelah kembali ke Tanah Air, Habib Rizieq menyampaikan sambutan kepada para simpatisan di kediamannya yang terletak di kawasan Petamburan, Jakarta Pusat.
Habib Rizieq menjelaskan dirinya sudah terbebas dari kasus hukum manapun dan hal itu telah disampaikannya kepada pemerintah Arab Saudi.
Menurut Rizieq, dirinya diisukan memiliki masalah dengan Badan Intelijen Nasional (BIN) yang kemudian ditanyakan pemerintah Arab Saudi.
"Terakhir mereka bilang, 'Anda ini dikejar-kejar badan intelijen dari negara Anda'," ungkap Habib Rizieq.
"Saya bilang, 'Saya enggak ada persoalan dengan badan intelijen'," tuturnya.
Rizieq Shihab menyebutkan dirinya diminta membuktikan tidak ada permasalahan dengan BIN.
Habib Rizieq juga mengaku memiliki dokumen perjanjian resmi dengan BIN yang ditunjukkannya ke pihak Arab Saudi.
"'Tapi ini ada laporannya, Anda bisa buktikan kalau Anda tidak punya permasalahan dengan badan intelijen Indonesia?'," ucapnya menirukan perkataan otoritas Arab Saudi seperti dikutip Tribunnews dari TribunWow, Jumat (13/11/2020).
"Apa buktinya? 'Saya punya dokumen perjanjian antara saya dengan badan intelijen Indonesia. Saya terjemahkan lagi dalam Bahasa Arab," ungkap Habib Rizieq.
Habib Rizieq menegaskan, dokumen tersebut harus dia rahasiakan dan tidak untuk dipublikasikan.
"Resmi di situ dan dokumen ini belum saya buka ke masyarakat. Saya pikir enggak perlu saya buka kecuali kalau darurat," tegasnya.
Setelah melihat dokumen perjanjian dengan badan intelijen Indonesia tersebut, Habib Rizieq menyatakan pihak otoritas Arab Saudi justru malah terkejut.
Setelah itu, otoritas berwenang Pemerintah Arab Saudi kemudian malah meminta maaf kepada dirinya karena telah menuduh Habib Rizieq.
"Saya tunjukkan, mereka kaget. 'Anda punya perjanjian begini bagus dengan negara. Anda tidak punya masalah, kok dilaporkan macam-macam'" ujar Habib Rizieq menirukan ucapan pihak otoritas Pemerintah Arab Saudi.
Akhirnya, Pemerintah Saudi, otoritas yang berwenang di bidang ini, mereka justru meminta maaf.
'Kami salah. Kami sudah melewati batas wewenang yang kami punya. Kami minta maaaf karena ini memang dari informasi yang kami terima'," sebut Habib Rizieq kembali menirukan ucapan otoritas Pemerintah Arab Saudi.
Fadli Zon Sudah Menanyakan Dokumen Itu ke Habib Rizieq
Kepada wartawan yang menemuinya di sela silaturahim ke kediaman Habib Rizieq Shihab di kawasan Petamburan, Jakarta Barat, Kamis (12/11/2020), Wakil Ketua Umum Partai Gerindra menyatakan dirinya sudah menanyakan langsung ke Habib Rizieq Shihab tentang dokumen perjanjian dengan Badan Intelijen Negara yang disebut oleh Habib Rizieq.
Fadli mengungkapkan, Habib Rizieq dalam persamuhan dikediaman pentolan FPI itu, Jalan Petamburan III, Jakarta, Kamis (12/11/2020), mengakui ada perjanjian dengan BIN.
Fadli Zon heran, jika benar dokumen tersebut dan BIN bisa membuat perjanjian seperti itu.
"Saya sudah tanya (Habib Rizieq) karena itu menyangkut perjanjian, kok ada namanya badan intelijen melakukan perjanjian. Saya kira saya ingin tahu perjanjiannya seperti apa," kata Fadli seusai menemui Rizieq.
"Saya tanyakan tadi tentang isi perjanjian apa dengan pihak BIN. Nanti beliau akan berikan kepada saya seperti apa," kata Fadli Zon.
Habib Rizieq: Stop Dulu Kriminalisasi Ulama
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab mengaku siap rekonsiliasi dengan pemerintah.
Namun, ia meminta pemerintah untuk menyetop kriminalisasi ulama sebelum rekonsiliasi.
Hal itu disampaikannya dalam unggahan kanal YouTube Front TV, Kamis (12/11/2020).
"Ada teriak-teriak rekonsiliasi, mana mungkin rekonsiliasi bisa digelar kalau pintu dialog tidak dibuka. Buka dulu pintu dialognya, baru rekonsiliasi. Tak ada rekonsiliasi tanpa dialog," kata Habib Rizieq.
Ia menilai, seharusnya pemerintah senang jika dikritik soal kebijakan umat. Terlebih, kritik bisa diterima dan ditolak oleh pemerintah.
"Para pengkritik itu punya solusi yang ditawarkan. Pelajari, kalau solusi baik, terima. Kalau tidak baik, saudara, sampaikan di mana tidak baiknya. Selesai. Tidak perlu ada kegaduhan di tingkat nasional," kata Habib Rizieq.
Ia mengatakan, pihaknya telah menawarkan pintu dialog dengan pemerintah sejak bulan Januari 2017.
Saat itu, pintu rekonsiliasi dibuka pasca aksi 212 tahun 2016 kemudian ada tabligh akbar di Masjid Istiqlal.
“Bicara soal pintu dialog sudah pernah saya sampaikan saat tabligh akbar di Masjid Istiqlal sebelum Pilkada DKI setelah yaitu aksi 212 di tahun 2016 dan di bulan Januari (2017) kita buat aksi 121,” ungkapnya.
Kepala KSP Moeldoko: Kita Tak Ada Masalah
Kepala Staf Presiden Moeldoko mengatakan tidak ada yang perlu direkonsiliasikan dengan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab.
Pernyataan Moeldoko tersebut menjawab tawaran Habib Rizieq Shihab untuk rekonsiliasi asalkan tidak ada kriminalisasi ulama.
"Menurut saya, apa yang direkonsiliasi dengan pak Habib Rizieq? Kita tidak ada masalah," kata Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta, Kamis, (12/11/2020).
Sedari awal menurut Moeldoko pemerintah tidak melarang Habib Rizieq kembali ke Indonesia.
Hal itu dibuktikan dengan kepulangan Habib Rizieq yang tidak ada hambatan di Indonesia.
"Buktinya pulang enggak ada masalah kok. apakah kita mencegat, enggak. Aparat keamanan justru kita wanti-wanti, Kawal dengan baik, jangan diganggu walaupun mereka sendiri yang mengganggu, menganggu jalan maksudnya, menganggu publik," katanya.
Menurut Moeldoko para simpatisan Habib Rizieq Shihab harus memahami bahwa tidak ada masalah dengan Habib Rizieq Shihab.
Namun, harus dipahami juga mengenai hak dan tanggungjawab sebagai warga negara. Negara memiliki aturan yang berlaku bagi siapapun.
"Hak sebagai warga apa, tanggung jawab sebagai warga apa. negara juga punya tanggung jawab untuk menjalankan semuanya itu agar aturan-aturan itu bisa ditegakkan, berjalan dengan baik. Karena negara melindungi semuanya."
"Jadi menurut saya istilah rekonsiliasi itu, apanya yang mau direkonsiliasi. Asal semuanya baik-baik bekerja, gak ada masalah. kita posisinya baik-baik saja," katanya.
Sebagian artikel ini tayang di TribunWow dengan judul Klaim Punya Perjanjian BIN, Habib Rizieq Ungkap Intelijen Arab Saudi Justru Minta Maaf: Mereka Kaget