Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut ramainya persoalan Habib Rizieq Shihab (HRS) di dalam negeri, akibat adanya kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi. 

Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi menilai kekosongan kepemimpinan yang maksud JK adalah kekosongan kepemimpinan umat Islam, bukan kepemimpinan nasional.

Aboe bakar memahami maksud yang disampaikan JK tersebut. Menurutnya, Indonesia saat ini kekurangan tokoh umat Islam. 

Baca juga: Pangdam Jaya Usul FPI Dibubarkan, Sekjen PKS: Offside Kalau Beliau yang Berbicara

"Itu di acara webdinar kita dalam rangka Munas ini kita ada webinar. Bahasa Pak JK soal kekosongan kepemimpinan maksudnya kepemimpinan umat Islam," kata Aboe Bakar Al-Habsyi kepada wartawan di Kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Senin (23/11/2020).

"Jadi kita mengerti bahwa kita kurang tokoh umat," imbuhnya.

Anggota Komisi III DPR RI itu berharap PKS bisa melahirkan tokoh-tokoh umat Islam yang lebih banyak lagi.

"Kita sangat berharap. Kita sudah kehilangan. Siapa tokoh-tokohnya? Habibie sudah tidak ada. Makanya milenial harus di akselerasi," ucapnya.

Baca juga: Presiden PKS Sebut Krisis Memunculkan Gelaja Otoritarian dan Oligarki 

"Lebih partisipasi. Jangan anti dengan politik dan sosial. Kalau antipolitik, akhirnya politik dipegang orang tidak baik. Gitu. Semoga PKS bisa memunculkan orang-orang tersebut," pungkasnya.

Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menyebut ramainya persoalan Habib Rizieq Shihab (HRS) di dalam negeri, akibat adanya kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi. 

"Kenapa masalah Habib Rizieq begitu hebat permasalahannya, sehingga polisi, tentara turun tangan, seperti kita menghadapi sesuatu yang goncangan," ujar JK saat acara webinar kebangsaan yang digelar PKS, Jumat (20/11/2020) malam. 

"Kenapa itu terjadi? Ini menurut saya, karena ada kekosongan pemimpin. Kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas," sambung JK. 

Menurut JK, persoalan Habib Rizieq merupakan suatu indikator, bahwa proses sistem demokrasi yang berjalan di Indonesia harus diperbaiki. 

"Kenapa ratusan ribu orang itu, kenapa dia tidak percaya DPR untuk berbicara? Kenapa tidak dipercayai partai-partai, khususnya partai Islam untuk mewakili masyarakat itu, kenapa masyarakat memilih Habib Rizieq untuk menyuarakan, yang punya aspirasi," papar JK. 

Pertanyaan-pertanyaan tersebut, kata JK, harus menjadi bahan evaluasi semua pemangku kepentingan, khususnya PKS dan partai-partai Islam lainnya. 

"Ada kekosongan suatu sistem, atau cara demokrasi, khususnya dalam ideologi keislaman, yang kemudian diisi Habib Rizieq," papar JK. 

Jika persoalan tersebut tidak dapat diatasi, kata JK, akan muncul masalah baru dikemudian hari dan rakyat bisa mengambil haknya kembali yang telah diberikannya kepada wakil rakyat. 

"Jangan sampai kita kembali lagi ke demokrasi jalanan, ini bisa kembali apabila wakil-wakil yang dipilihnya tidak memperhatikan aspirasi seperti itu," papar JK.