Daerah Belum Adakan Pelatihan PMI, Aspataki Harap Pemerintah Cari Jalan Keluar
Aspataki merupakan wadah para pengusaha penempatan PMI yang beranggotakan 140-an perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Eko Sutriyanto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (Aspataki), Saiful Mashud menyatakan, banyak daerah belum siap mengadakan pelatihan bagi para pekerja migran Indonesia (PMI).
Mengacu pasal 39, 40, dan 41 UU No 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pelatihan PMI menjadi tanggungjawab dari pemerintah.
"Kami berharap pemerintah bisa segera mencarikan solusinya agar penempatan PMI bisa berjalan lancar," ujar Saiful saat acara Malam Penganugerahan Award Aspataki, di Hotel Bidakara, Jakarta, Rabu (25/11/2020) malam.
Baca juga: Alasan Ditinggal Istri Jadi TKI, Ayah Nekat Rudapaksa 2 Anak Kandung Umur 7 dan 4 Tahun
Baca juga: Hermawan, Buronan Terpidana Kasus Penyalur TKI Ilegal Diringkus di Malang
Baca juga: Kisah Penangkapan Terpidana Penyalur TKI Ilegal: 2 Tahun Buron, Dibekuk Saat Mudik ke Malang
Aspataki merupakan wadah para pengusaha penempatan PMI yang beranggotakan 140-an perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia.
"Apalagi, kata dia mulai 15 Januari 2021 yang akan mendatang, sudah mulai diberlakukan penempatan PMI," katanya.
Hingga saat ini, Aspataki masih menunggu realisasi pelatihan PMI dari pemerintah.
Saiful mengingat selama masih masa pandemi covid-19, Saiful meminta anggotanya yang mengirim PMI melakukan serangkaian test PMI untuk memastikan kondisinya sehat dan tidak terpapar covid-19.
Anugerah untuk 19 Tokoh
Terkait acara malam penghargaan, Saiful mengatakan, penganugerahan penghargaan dilberikan kepada 19 tokoh yang dinilai banyak membantu para PMI.
