Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ilham Rian Pratama

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Edhy Prabowo selaku Menteri Kelautan dan Perikanan bersama enam orang lainnya bukanlah akhir dari pengusutan kasus dugaan suap izin ekspor benih lobster atau benur.

Sebaliknya, penangkapan dan penetapan tersangka terhadap Edhy Prabowo cs justru menjadi pintu masuk KPK untuk membongkar sengkarut ekspor benur yang menuai kontroversi sejak kerannya kembali dibuka oleh politikus Partai Gerindra tersebut.

KPK bakal menelusuri aliran uang haram dari sengkarut ekspor benih lobster.

Sejauh ini, KPK menduga Edhy Prabowo menerima suap sebesar Rp10,2 miliar dan 100 ribu dolar AS dari eksportir benur, salah satunya chairman holding company PT Dua Putera Perkasa (DPP) Suharjito.

Tak tertutup kemungkinan terdapat eksportir lainnya yang memberikan suap kepada Edhy Prabowo.

Baca juga: Mantan Wakil Gerindra Komentari Prabowo yang Diam Atas Kontroversi Ekspor Benih Lobster Edhy Prabowo

Selain pihak pemberi, KPK juga bakal mendalami pihak lain yang kecipratan aliran dana kasus ini, seperti internal partai.

"Untuk aliran dana kita perlu waktu untuk kedalaman karena yang kita tampilkan dalam malam ini baru satu kejadian, pintu masuk, kan ada beberapa perusahaan yang sudah mendapatkan izin dari proses ini dan atau alirannya. Sudah jelas tinggal kita akan memperdalam lagi," kata Deputi Penindakan KPK Karyoto, Kamis (26/11/2020).

Aliran dana suap ini penting ditelusuri KPK lantaran nilai ekspor benur mencapai belasan juta dolar Amerika Serikat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada periode Januari-September 2020, ekspor benur mencapai 945,38 ton dengan nilai 19,49 juta dolar AS.

Baca juga: Terseret Dugaan Korupsi, Ini Kekayaan Edhy Prabowo yang Capai Lebih dari 7 Miliar & Sederet Hartanya

Apalagi, terdapat puluhan eksportir yang bermain benur.

Sementara diduga terdapat praktik monopoli dalam jasa pengangkutan atau kargo ekspor benur oleh PT Aero Citra Kargo (ACK) yang diduga dikendalikan oleh Edhy Prabowo.

Untuk menelusuri aliran dana ini, KPK memastikan bakal menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

"Kami akan koordinasi dengan PPATK sampai sejauh mana alirannya ya kalau memang ada ada sampai ke situ tentunya kita akan periksa juga," katanya.

Baca juga: Luhut Binsar Pandjaitan Jadi Pengganti Edhy Prabowo, Melanie Subono: Indonesia Punya 300 Juta Orang