Kapolri Idham Azis Perintahkan Kapolda Sulteng Berkantor di Poso, Buru Kelompok MIT
Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis memerintahkan Kapolda Sulteng, Irjen Pol Abdul Rakhman Baso berkantor di Poso.
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Theresia Felisiani
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis memerintahkan Kapolda Sulawesi Tengah (Sulteng) Irjen Pol Abdul Rakhman Baso berkantor di Poso.
Hal ini dimaksudkan guna memburu kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Ali Kalora yang diduga menjadi pelaku pembantaian satu keluarga di Sigi.
"Perintah Kapolri hari Selasa 1 Desember 2020, Kapolda Sulteng berkantor di Poso dan diback up oleh tim terbaik Bareskrim Polri," kata Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Raden Prabowo Argo Yuwono dalam keterangan tertulisnya, Rabu, 2 Desember 2020.
Baca juga: Satgas Tinombala Masih Memburu Kelompok MIT, Pengejaran Dipusatkan di Parigi dan Poso
Lebih lanjut, Argo menuturkan, saat ini Satgas Tinombala yang merupakan gabungan aparat TNI-Polri masih melakukan pengejaran terhadap kelompok MIT.
Tim Densus 88, pasukan TNI, dukungan drone serta intel IT dikerahkan guna membantu proses pengejaran.
"Pasukan satgas Operasi Tinombala ke wilayah Desa Lembahtongoa, Sausu, Salatanga," ujarnya.
Baca juga: Warga Belum Berani Kembali ke Rumah Pascapembunuhan Satu Keluarga di Sigi
Selain memburu Kelompok MIT, aparat gabungan juga melakukan trauma healing kepada warga pascaaksi teror yang dilakukan kelompok MIT.
Penempatan personel Brimob di tiga lokasi areal transmigrasi Desa Levonu Sigi juga dikerahkan guna memberikan rasa aman kepada warga.
"Bantuan Sembako 400 paket dari Polda untuk masyarakat transmigrasi yang mengungsi di Dusun Levonu. Lalu perbaikan 6 buah rumah tinggal atau pos pelayanan umat sudah mulai dilaksanakan inisiasi dari Polda untuk kecepatan serta bantuan proses pemakaman korban berupa 4 peti mati dan bantuan duka air mata," katanya.
Baca juga: Kelompok Teroris Ali Kalora Sembunyi di Pegunungan Sigi yang Ketinggiannya Mencapai 2.500 MDPL
Lebih lanjut, Argo mengatakan pihaknya sudah melakukan dialog dengan tokoh masyarakat, agama serta tokoh adat Sulteng agar masyarakat tak termakan isu hoaks.
"Pertemuan dengan pihak MUI, FKUB, media termasuk Komnas HAM sudah dilakukan untuk meredam suasana agar tetap kondusif," tutup Argo.
