TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md menjelaskan bahwa pemerintah pernah membuka pintu dialog dengan pimpinan FPI Muhammad Rizieq Shihab (MRS).

Begitu MRS tiba di Indonesia 9 November lalu, Mahfud mengaku telah mengundang tim hukum MRS yakni Sugito dan Ari agar mengatur pertemuan di tempat yang netral.

"Penjelasan: Sebenarnya, mlm sblm MRS mendarat, tgl 9/11/2020 jam 19 sy mengundang Tim Hukum MRS (Sugito dan Ari), sy ngajak diatur silaturrahim di tempat netral utk berdialog dgn MRS utk menjaga negara dan umat ber-sama2 demi kebaikan rakyat dan umat," ujar Mahfud dalam akun twitternya @mohmahfudmd dikutip Tribunnews, Sabtu (12/12/2020).

Hanya saja menurutnya pihak MRS merespon undangannya tersebut dengan mengajukan sejumlah syarat. Hal itu diketahui dari pidato MRS di hari pertamanya di Indonesia.

"Tp apa jawabnya? Hr pertama dia berpidato lantang, "Mau rekonsiliasi dgn syarat pemerintah membebaskan terpidana teroris, melepas tersangka tindak pidana dgn nama2 ttt," katanya.

Menanggapi hal tersebut menurut Mahfud, pemerintah tegas tidak berencana rekonsiliasi dengan MRS. Karena menurutnya sebelum silaturahmi dilakukan MRS meminta syarat yang tinggi.

"Loh, blm silaturrahim sdh minta syarat tinggi. Maka sy tegaskan, Pemerintah tak berencana rekonsiliasi dgn MRS," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan pemerintah tidak menutup ruang dialog dengan Front Pembela Islam (FPI).

Mahfud mengatakan pemerintah juga selama ini mendengar aspirasi FPI yang dibuktikan dengan mengumumkan dan tidak melarang kepulangan Imam Besar FPI Rizieq Shihab atau Habib Rizieq.

"Tidak (menutup dialog). Selama ini juga kan sudah dialog lewat media, lewat apa, kan itu dialog namanya, dia bilang begini, kita bilang begitu, kita bilang begitu, dia bilang begini, kan itu dialog," kata Mahfud.

Meski mengatakan demikian, namun kata Mahfud, saat ini pemerintah tidak memiliki urgensi untuk berdialog tatap muka dengan Rizieq dan FPI.

Ia pun merasa pemerintah tidak perlu melakukan rekonsiliasi dengan Rizieq atau FPI karena memang tidak ada yang direkonsiliasikan.

"Tapi apa urgensinya sekarang untuk berbicara, yang mau dibicarakan itu apa, yang mau direkonsiliasikan itu apa? Rekonsiliasi dalam hal apa coba? Kan tidak ada urgensinya, tapi kalau memang ada ya kita lakukan pembicaraan-pembicaraan itu," kata Mahfud.

Ia membantah pemerintah melakukan diskriminasi terhadap kasus Rizieq Shihab.