TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pengawasan dan penegakan disiplin internal Kejaksaan harus diperkuat sehingga Kejaksaan menjadi lembaga penegak hukum yang bersih. 

Hal itu disampaikan Presiden dalam acara peresmian Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia 2020 di Istana Negara, Senin, (14/12/2020).

"Kejaksaan harus bersih. Kejaksaan harus dapat menjadi role model penegak hukum yang profesional dan berintegritas," kata Presiden.

Oleh karena itu menurut Kepala Negara pembenahan di Internal Kejaksaan harus dilakukan secara menyeluruh mulai dari hulu sampai hilir.

Mulai dari rekruitmen hingga promosi jabatan para Jaksa. 

"Harus dilakukan secara meritokratis dan transparan, terbuka," katanya. 

Presiden juga meminta para Jaksa terus mengefektifkan relasi atau hubungan dengan penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian dan KPK.

Jaksa juga harus mempersiapkan diri menghadapi tantangan permasalahan hukum di masa yang akan datang.

"Oleh sebab itu, kapasitas SDM kejaksaan yang relevan dengan Revolusi Industri 4.0 juga harus diberikan prioritas. Harus diprioritaskan," katanya.

Baca juga: Jokowi: Kiprah Kejaksaan adalah Wajah Pemerintah dan Kepastian Hukum Indonesia

Presiden mengatakan bahwa kiprah kejaksaan adalah wajah pemerintah karena Kejaksaan merupakan satu di antara lembaga terdepan dalam penegakan hukum.

"Dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi dan tentu saja dalam mengawal kesuksesan pembangunan nasional. Kiprah kejaksaan adalah wajah pemerintah. Sekali lagi, kiprah kejaksaan adalah wajah pemerintah," kata Presiden.

Selain wajah pemerintah, kiprah kejaksaan adalah wajah kepastian hukum Indonesia di mata rakyat dan di mata dunia internasional.

Menurut Presiden tanpa kejaksaan yang bersih dan dipercaya, satu fondasi penting pembangunan nasional akan rapuh. 

"Kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum harus terus ditingkatkan. Integritas dan profesionalitas jaksa adalah keharusan," kata Presiden.