Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Pemerintah memastikan tidak digratiskannya vaksin Covid-19 bagi seluruh masyarakat Indonesia seperti yang dilakukan sejumlah negara lain, bukan karena masalah anggaran.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan anggaran bukan menjadi hambatan dalam tujuan pemerintah dalam menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok.

Baca juga: Singapura Siapkan Dana Lebih dari USD 1 Miliar untuk Program Vaksin Covid-19 Gratis

Baca juga: Vaksinasi Covid-19 Tidak Digratiskan secara Total, Pemerintah: Demi Keadilan

"Saya perlu tegaskan bahwa pada prinsipnya anggaran tidak akan menjadi hambatan dalam pencapaian herd immunity melalui vaksinasi," kata Wiku di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (15/12/2020).

Hanya saja Wiku tidak menjelaskan mengapa pemerintah tidak menggratiskan vaksin bagi seluruh masyarakat.

Untuk diketahui Pemerintah membagi dua jenis vaksin, yakni vaksin gratis yang dibiayai pemerintah dan vaksin mandiri yang harus dibeli oleh masyarakat yang mampu.

Sebelumnya Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pemerintah mencadangkan anggaran sebesar Rp 35,1 triliun di tahun 2020 untuk vaksin dan program vaksinasi.

Hal itu dikatakan Sri Mulyani dalam Konferensi Pers, Senin, (7/12/2020).

"Untuk tahun anggaran 2020 kita mencadangkan Rp 35,1 triliun untuk program vaksinasi dan pengadaan vaksin, yang ini kita cadangkan termasuk di dalam pengadaan vaksin yang tadi malam tiba," kata Sri.

Selain anggaran tahun 2020 yang sudah dicadangkan, pemerintah juga sudah menganggarkan di tahun 2021 sebesar Rp 18 triliun untuk pengadaan vaksin, Rp 3,7 triliun untuk antisipasi imunisasi atau program vaksinasi, dan Rp 1,3 triliun untuk pembelian sarana dan prasaran seperti Laboratorium Litbang dan PCR.

Anggaran tersebut bagian dari anggaran penanganan Covid-19 yang totalnya mencapai Rp 60,5 triliun.

"Diminta Kemenkes akan melakukan pengadaan Rp 1,2 triliun dan BPOM sebesar Rp 100 miliar," tuturnya.

Sri Mulyani mengatakan bahwa pengadaan vaksin dilakukan melalui penugasan PT Biofarma melibatkan seluruh lembaga dalam dan luar negeri.

Pengadaan direncanakan akan berjalan selama beberapa tahun dari tahun 2020, 2021 dan 2022 disesuaikan dengan kebutuhan.

"Vaksinasi akan dilaksanakan berdasarkan kriteria dan prioritas penerima vaksin yan sudah disampaikan oleh Menkes, yaitu dari sisi prioritas wilayah, penerima vaksinnya, jadwalnya, dan tahapan pemberian vaksinnya," pungkasnya.