TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah Pusat (Pempus) dan Pemerintah Daerah (Pemda)  beberapa kali berbeda pendapat hingga membuat ketegangan di masa pandemi.

Pertama soal penerapan kebijakan PSBB ketat yang diambil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, teranyar ketegangan antara Menko Polhukam Mahfud MD dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

Menanggapi hal ini, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Donny Gahral menegaskan dua ketegangan itu semata hanya dinamika sesaat.

Ia menampik jika terjadi ketegangan politik.

Baca juga: Mahfud MD Akui Izinkan Rizieq Shihab Dijemput, Ridwan Kamil: Pusat Daerah Harus Pikul Tanggung Jawab

"Akhir tahun kita injak rem karena angka positif harian cukup mengkhawatirkan. Dulu waktu pak Gubernur (Anies) menginjak rem, ada dinamika tapi selesai, akhirnya tetap diberlakukan," ucapnya.

"Kalau saya ditanya apakah ada ketegangan politik khususnya DKI, baru - baru ini Jawa Barat, saya mengatakan tidak ada. Pemerintah pusat dan daerah dua - duanya pemerintah. pemerintah daerah adalah pelaksana kebijakan pusat di daerah," jelas dia.

Baca juga: Minta Ridwan Kamil dan Mahfud MD Menahan Diri soal Kasus Rizieq Shihab, KIP: Biar Hukum Berjalan

Donny menyebut bahwa kebijakan mengerem atau tancap gas perlu keseimbangan, sebagaimana pernyataan Presiden Joko Widodo di berbagai forum.

Sebab kata dia, sebelum menginjak rem darurat atau tancap gas pemulihan ekonomi, diperlukan pertimbangan implikasi dari kebijakan tersebut.

"Prinsipnya Presiden sudah menyampaikan di berbagai forum bahwa kita harus seimbang memainkan rem dan gas. Kapan kita rem, seberapa dalam, implikasi dampaknya seperti apa, dan kapan kita longgarkan rem itu dan mulai gas kembali," kata Donny.

Baca juga: Wagub DKI Ahmad Riza Patria Dapat Kado Ulang Tahun dari Anies Baswedan

Diketahui beberapa waktu lalu Gubernur DKI Anies Baswedan menginjak rem darurat dan memberlakukan lagi PSBB ketat seperti di awal pandemi Covid-19.

Namun pemerintah pusat meminta Anies mencabut pengetatan itu dan kembali melonggarkannya.

Sementara ketegangan antara Mahfud MD dan Ridwan Kamil terjadi karena kasus kerumunan yang melibatkan Rizieq Shihab.

Ridwan Kamil menilai kerumunan yang terjadi saat massa berbondong-bondong menjemput Rizieq Shihab di Bandara Internasional Soekarno-Hatta menjadi tanggung jawab Mahfud MD selaku Menko Polhukam.

Sebelum hari penjemputan Rizieq Shihab, Mahfud MD menyatakan bahwa pemerintah tidak melarang masyarakat menjemput dan mengantarkan Rizieq Shihab ke kediamannya.

Alhasil banyak massa yang memenuhi jalan maupun di Bandara Soetta.

Gubernur Jawa Barat itu menilai ada ketimpangan, karena Mahfud MD tidak diperiksa oleh kepolisian soal terciptanya kerumunan di bandara.

Tapi di sisi lain Ridwan Kamil dimintai klarifikasi oleh polisi atas kerumunan yang terjadi di acara keagamaan Rizieq Shihab di Megamendung.