TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Jelang perayaan HUT ke - 48 pada 10 Januari 2021, PDI Perjuangan (PDIP) mengajak seluruh rakyat Indonesia merefleksikan kembali bagaimana sistem politik Indonesia di tengah menguatnya politik identitas serta politik berbiaya tinggi.

Indonesia membutuhkan partai politik yang berideologi demi memastikan demokrasi mampu menyejahterakan rakyat di tengah hantaman oligarki serta penetrasi neoliberalisme.

Hal itu terungkap dalam Webinar Nasional yang dilaksanakan Balitpus PDIP bertema "Evaluasi Demokrasi Indonesia Pasca Reformasi: Menguatnya Politik Identitas dan Politik Biaya Tinggi Yang Menurunkan Kualitas Demokrasi" pada Selasa (29/12/2020) malam.

Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, saat memberikan keynote speech, menjelaskan pihaknya berterima kasih dengan kepercayaan rakyat.

Survei terakhir Saiful Mujani Research and Consulting menemukan jika pemilu dilaksanakan saat ini, maka PDIP akan jadi pemenang dengan suara yang terus meningkat ke angka 31 persen.

Baca juga: Survei SMRC: Jika Pemilu Dilakukan Saat Ini, PDIP Raih 31,3 Persen dan Gerindra 13,4 Persen

Namun, lanjut Hasto, pihaknya justru tetap gundah dengan Indonesia yang menghadapi permasalahan biaya politik tinggi yang akut. Kasus pilkada di Samosir, Sumatera Utara membuktikan.

Dimana politik uang secara masif mampu mengalahkan bupati incumbent yang mendapatkan penghargaan program pemberantasan korupsi terbaik di Sumut, serta hasil audit BPK dengan kualifikasi Wajar Tanpa Pengecualian.

Politik berbiaya tinggi ini dampakndari liberalisasi politik pasca krisis ekonomi 1997/1998. Hasto mengatakan terjadi global reproduction of American Politic lewat Letter of Intent IMF.

Struktur dan sistem politik Indonesia dirubah secara fundamental mengikuti mekanisme elektoral atas campur tangan kapital. Demokrasi liberal justru menggeser demokrasi berdasar Pancasila seperti diamanatkan oleh para pendiri bangsa.

Dampak negatifnya, terjadi kapitalisasi kekuasaan politik, penguatan primordialisme, hingga konflik Pancasila melawan ideologi trans nasional.

Politik kebencian pun masuk ke dalam kampus. Hasto mengutip survei Setara Institute yang menemukan ada 10 kampus negeri yang terpapar paham radikalisme agama.

Di berbagai daerah, muncul kelompok-kelompok kecil yang berusaha memaksakan penyeragaman budaya.

Karena itulah pada Kongres terakhir di awal 2020 lalu, PDIP merekomendasikan kembalinya sistem proporsional tertutup, peningkatan ambang batas parlemen, perubahan district magnitude, moderasi sistem sehingga mewujudkan presidensialisme dan pemerintahan efektif, dan berbagai solusi lainnya.

PDIP juga mendorong kesadaran ideologi, organisasi, politik, linngkungan, dan kesadaran untuk menyelesaikan persoalan rakyat secara gotong royong.

Pendidikan kader dilaksanakan untuk mempersiapkan kader berkarakter, memiliki budi pekerti luhur, dan telah menjalankan revolusi mental.

"Bung Karno menegaskan cita-cita kebangsaan bagaimana Indonesia harus dibangun sebagai satu kesatuan jiwa kebangsaan. All for one, and One for All. Setiap warga negara adalah sama yang akarnya prinsip kebangsaan," kata Hasto.

"Semangat itulah yang harus kita gelorakan. Maka bicara soal evaluasi sistem politik dan demokrasi tidak boleh kehilangan roh, sistem politik yang kita bangun. Semua harus didasarkan oleh Pancasila. Rakyat harus menjadi prinsip utama dalam seluruh implementasi dalam sistem politik berdasarkan Pancasila dan UUD 1945," pungkas Hasto.

Pakar Politik dari Universitas Airlangga, Airlangga Pribadi, mengingatkan isi pidato Bung Karno 1 Juni 1945 justru sangat kontekstual untuk situasi saat ini.

Salah satu poin utama yang dimaksudnya adalah ketika Bung Karno menegaskan "Nasionalisme yang harus hidup dalam taman sari internasionalisme".

Saat ini, ekonomi pasar menjadi gelombang besar yang mempengaruhi, dan bahkan menghabisi rakyat alias kaum Marhaen.

Maka demokrasi yang berbasis ideologi dan nasionalime menjadi penting dilaksanakan agar bisa mengantisipasi masalah yang muncul akibat ekonomi pasar.

Problem Indonesia saat ini adalah oligarki kekuasaan yang diwarisi sejak era Soeharto, ditambah penetrasi ekonomi pasar. Neoliberalisme tak hanya bekerja dalam ekonomi, namun sudah masuk ke politik kenegaraan.

Baginya, rakyat Indonesia harus memastikan demokrasi Indonesia menjadi ajang perwujudan ideologi dan nasionalime itu. Dan bukan sebaliknya, sebagai bagian dari arus besar akumulasi kapital seperti diinginkan oleh sistem pasar.

"Demokrasi yang kita butuhkan hanya bisa terjadi jika arena politik tak kehilangan relevansi sebagai arena berdimensi politik ideologi," kata Airlangga.

"Tak adanya politik ideologi menjadikan demokrasi tak bisa bekerja di tengah hantaman neolib dan ekonomi global. Maka sesuai kata Bung Karno, arena politik demokrasi tak boleh pasif menghadapi arus besar ekonomi warganya," tegas Airlangga. 

Pada titik ini pula, Airlangga meminta agar partai politik di Indonesia kembali ke jalan ideologis. Sehingga mampu menjadi saluran atau artikulasi politik representatif bagi rakyat Indonesia atau yang disebutnya sebagai Kaum Marhaen .

"Ada problem struktural yang dihadapi oleh partai politik di Indonesia. Perlu reideologisasi dan refocusing partai sehingga bisa menyelesaikan permasalahan tersebut," tandas Airlangga.

Direktur Institut Sarinah, Eva  Kusuma Sundari, mengatakan perlunya membenahi sistem politik nasional sehingga demokrasi bisa menyejahterakan rakyat.

Dia memberi contoh soal kesetaraan kesempatan berpoliitik bagi perempuan yang masih belum terwujud.

Baginya, jika kesetaraan jender diwujudkan, maka politik akan berubah wajah sekaligus arah ke pro kesejahteraan. Bukan sekedar politik yang prosedural semata.

"Inilah saatnya kita mesti berubah. Bahwa substansi demokrasi harus diwujudkan yakni kesejahteraan yang terukur. Apa contohnya! Salah satunya adalah Sustainable Development Goals," kata Eva.

"Orang boleh nyoblos, kata Bung Karno. Tapi perut juga harus kenyang. Dan martabatnya juga harus dijaga. Jadi bukan hanya digiring nyoblos, dan jangan sampai digiring karena duit. Itu merendahkan martabat sekali," pungkas Eva.