TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tahun 2020 dapat dikatakan menjadi tahun terberat bagi diplomasi perdamaian dan kemanusiaan Indonesia dan belum pernah terjadi sebelumnya.

Menteri Luar Negeri Indonesia (Menlu RI), Retno Marsudi mengatakan persaingan dan ketidakpastian semakin meningkat ditambah terjadinya pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap kesehatan, sosial, serta ekonomi.

“Tantangan ini tentunya juga dirasakan Indonesia, apalagi Indonesia saat ini duduk sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB,” kata Menlu dalam konferensi pers (22/10/2020).

Menlu berujar diplomasi perdamaian dan kemanusiaan menjadi perhatian kontribusi Indonesia.

Penghormatan terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan UN Charter terus ditegakkan, termasuk isu kedaulatan dan hak berdaulat.

Baca juga: 10 Bulan Pandemi Covid-19, Masyarakat Dilanda Demam Cupang, Bersepeda dan Tanaman Hias

Di saat yang sama, di tengah menajamnya perbedaan, diplomasi Indonesia terus memainkan peran sebagai bridge builder.

Diplomasi Indonesia berusaha menekankan pentingnya inklusivitas, sehingga tidak ada yang merasa tertinggal dan dipojokkan.

“Semangat kerja sama dan bukan zerosum selalu ditekankan,” kata Menlu.

Terdapat beberapa refocusing prioritas kerja diplomasi Indonesia, terkait perlindungan terhadap WNI, membantu Pemerintah mengelola pandemi, baik dari sisi kesehatan maupun dampak sosial ekonomi; dan yang ketiga terus berkontribusi bagi perdamaian dan stabilitas dunia.

1.  Perlindungan WNI: Evakuasi WNI, Hingga Masalah ABK

Untuk perlindungan WNI, selama satu tahun ini, hal-hal yang telah kita lakukan antara lain pelaksanaan dua kali evakuasi dari Wuhan dan Kapal Diamond Princess di Yokohama dengan jumlah WNI yang dievakuasi 306 orang;

Kemudian fasilitasi repatriasi WNI dari 62 negara, dengan total 158.446 orang, termasuk ABK dan JT dari berbagai belahan dunia.

Selanjutnya pemberian bantuan logistik kepada WNI paling rentan sebanyak 531,533 paket.

Pendampingan dan bantuan bagi 1.654 WNI yang positif terinfeksi covid yang tersebar di 61 negara/wilayah dan 29 kapal.

Baca juga: UPDATE 29 Desember: Total 2.447 WNI Positif Virus Corona di Luar Negeri, 600 Orang Dalam Perawatan

Pembebasan 29 WNI dari ancaman hukuman mati.

Membebaskan 6 WNI dari penyanderaan di Filipina Selatan dan Gabon.

Menyelamatkan lebih dari 106 miliar rupiah hak-hak finansial pekerja migran Indonesia.

Selain hal-hal tersebut di atas, dalam satu tahun ini isu menonjol lain yang terkait dengan perlindungan WNI adalah kasus ABK WNI yang bekerja di kapal ikan RRT.

Isu ini ditangani dengan sangat serius, termasuk disampaikan pada pertemuan dan komunikasi pada tingkat Menlu.

Pemerintah RRT memiliki komitmen tinggi untuk dapat menyelesaikan berbagai isu dan perbaikan diantaranya perbaikan sistem dan memperpendek mata rantai rekrutmen ABK; pemulangan 155 orang dan 2 jenazah dari armada Dalian Ocean Fishing; desakan Pemerintah RRT kepada perusahaan untuk memenuhi hak gaji, serta disetujuinya dilakukannya kerjasama MLA (Mutual Legal Assistance).

2.  Membantu Upaya Pemerintah mengatasi Pandemi: Pengadaan APD hingga Vaksin

Dari aspek kesehatan, diplomasi Indonesia tidak saja diarahkan untuk pemenuhan kebutuhan jangka pendek, namun juga kepentingan jangka panjang yang lebih strategis, termasuk penguatan health security dan kemandirian kesehatan nasional.

“Sejauh ini, Indonesia telah menjalin kerjasama dengan 120 pihak, yang terdiri dari 11 negara, 12 Organisasi Internasional, dan 97 NGOs,” kata Menlu

Di awal pandemi, diplomasi difokuskan guna pemenuhan kebutuhan alat diagnostics dan therapeutics, antara lain kerjasama produksi bersama untuk lancarkan rantai pasok APD dan jubah operasi.

Khusus mengenai APD, para diplomat Indonesia juga mengawal langsung sertifikasi bahan baku APD buatan Indonesia sehingga memperoleh sertifikasi ISO 16603 dan ISO 16604.

Baca juga: Pemerintah Larang WNA Masuk RI, Komisi IX : Keputusan Tepat Cegah Varian Baru Covid-19

Pemenuhan kebutuhan bahan baku obat terapi, antara lain Hydroxichloroquine, Hydroxichloroquine Chloroquine Phospate, Oseltamivir Phospate, dan pengadaan obat terapi Avigan.

Kemudian kerjasama alat diagnostic screening Covid-19 dengan menggunakan teknologi laser.

“Dan setidaknya terdapat pengadaan ventilators sebanyak 1900 unit melalui dukungan dan fasilitasi internasional, serta masih banyak yang lainnya,” kata Menlu.

Di tingkat kawasan, diplomasi Indonesia mendorong dikembangkannya sebuah Standard Operating Procedure on Public Health Emergency.

Covid-19 ASEAN Response Fund juga dibentuk untuk membantu negara ASEAN dalam mengatasi pandemi termasuk pemenuhan ketersediaan alat medis dan obat-obatan di negara ASEAN.

Baca juga: Ketua Komisi VI Klarifikasi Kabar RI Gagal Beli Vaksin Sinopharm-AstraZeneca Gara-gara Terawan

Mengenai vaksin, tugas utama diplomasi adalah membuka jalan dan akses terhadap komitmen penyediaan vaksin, baik dari jalur bilateral maupun multilateral.

“Tugas ini bukan merupakan tugas yang tidak mudah, namun Alhamdullilah dapat dijalankan dengan baik,” kata Menlu.

Tugas diplomasi vaksin ini dijalankan tidak saja untuk membuka akses pemenuhan kebutuhan jangka pendek atas vaksin bagi masyarakat Indonesia, namun juga untuk memberikan dukungan terhadap vaksin multilateralisme.

Sejauh ini, tugas meratakan jalan dan membuka akses telah dijalankan secara penuh. 

Full circle pendekatan sudah dilakukan.

Sejumlah komitmen penyediaan vaksin telah diperoleh, untuk tahun 2020 sampai 2021.

Sementara itu, detail pelaksanaan vaksinasi dan diskusi teknis terkait dengan vaksin dan hal terkait lainnya tentunya merupakan kewenangan K/L yang memiliki otoritas di bidang tersebut.

Selain upaya membuka akses untuk pemenuhan dalam negeri, diplomasi juga digerakkan untuk mendukung vaksin multilateral.

Fasilitasi kerjasama antara Bio Farma dengan CEPI (Coalition for Epidemic Preparedness Initiative) dijalankan termasuk keinginan Bio Farma untuk menjadi salah satu manufacturer vaksin global.

Hasil due diligence yang dilakukan oleh CEPI terhadap Bio Farma menunjukkan hasil yang sangat baik.

Dengan demikian ke depan, Indonesia dapat menjadi satu di antara manufaktur vaksin global.

Guna menunjukkan komitmen mendukung vaksin multilateral, maka Indonesia telah menyampaikan komitmen memberikan kontribusi kepada CEPI dan menjadi bagian dari CEPI Investors Council.

Yang berarti, Indonesia juga membantu penyediaan vaksin secara global.

Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia tidak saja memikirkan kepentingan nasional nya, namun di saat yang sama selalu berusaha berkontribusi bagi dunia, termasuk hal terkait dengan vaksin.

“Sejak awal kita selalu berbicara mengenai kesetaraan akses vaksin yang aman dan dengan harga yang affordable/tidak mahal,” kata Menlu.

“Prinsip ini juga kita perjuangkan melalui Keketuaan Indonesia di Foreign Policy and Global Health Initiative yang mengusung tema “Affordable Healthcare for All,” lanjutnya.

3.  Diplomasi Membantu Pemerintah Menangani Krisis Ekonomi Dampak Pandemi

Menlu mengatakan penanganan pandemi memerlukan gerak cepat.

Agar dapat menjalankan gerak cepat, Kementerian Luar Negeri telah membentuk Tim Percepatan Pemulihan Ekonomi (TPPE).

Pertama, bekerja sama dengan BKPM dan Perwakilan RI di luar negeri melakukan one-on-one marking investasi, dengan tujuan melancarkan realisasi investasi.

Dari upaya tersebut tercatat misalnya 16 perusahaan yang tengah dalam tahap penjajakan serius, misalnya perusahaan Korea untuk baterai dan mobil listrik dengan perkiraan nilai USD 11 miliar dan perusahaan Jepang dengan perkiraan nilai 30.5 triliun Rupiah.

5 perusahaan yang telah mendaftarkan diri sebagai perusahaan baru di Indonesia, dengan potensi realisasi nilai investasi sejumlah 358 juta USD dan 8 perusahaan yang tengah mengurus berbagai perijinan di BKPM, dengan potensi realisasi nilai investasi sejumlah 796,7 juta USD; 7 perusahaan mulai profit taking atau menetas, dengan nilai investasi 915 juta USD.

Baca juga: Menko Perekonomian Optimistis pada Pemulihan Ekonomi di Tahun 2021

Dari pemetaan outbound investment dalam satu tahun terakhir yang dilakukan Kemlu, setidaknya terdapat 285 perusahaan Indonesia dengan nilai mencapai USD 14,30 Milyar.

“Ini adalah aset ekonomi Indonesia yang harus terus dikawal, difasilitasi dan dikembangkan,” kata Menlu.

Kemlu juga berkoordinasi dengan berbagai KL, lembaga ekspor, Kadin, think tanks terkait untuk terus mendorong peningkatan akses pasar produk-produk potensial Indonesia dan identifikasi produk unggulan.

Termasuk melakukan kerjasama ekonomi komprehensif dengan mitra utama serta penjajakan Preferential Trade Agreement (PTA) dengan pasar non tradisional.

Indonesia juga melakukan pembuatan travel corridor arrangement bagi perjalanan bisnis esensial atau sering sebut travel corridor arrangement (TCA).

Pembuatan TCA ini ditujukan untuk secara bertahap mengaktifkan kontak bisnis yang tertahan selama pandemi tanpa mengorbankan protokol kesehatan.

Baca juga: AS Tawarkan Bantuan Rp 28 T Agar Indonesia Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel, Ini Kata Kemenlu

Sejauh ini 4 TCA telah dibuat dengan mitra ekonomi penting Indonesia yaitu: PEA, Korea Selatan, RRT dan Singapura.

Walaupun pada awal Januari ini Indonesia kembali menutup perbatasannya selama 2 minggu, mulai dari 1 hingga 14 Januari 2020 sehubungan dengan pemberitaan soal virus covid-19 baru yang terdeteksi pertama kali di Inggris.

4.  Kontribusi Indonesia bagi Perdamaian dan Stabilitas Dunia: Perairan Natuna, Isu Palestina Hingga Pengungsi Rohingya

Indonesia menegaskan prinsip untuk terus menjaga perdamaian dan stabilitas dunia

Selama pandemi, Indonesia terus melindungi perairan Natuna dari pusaran konflik Laut Cina Selatan.

Selain melalui penegakan hukum yang konsisten, Indonesia bersama dengan negara ASEAN lainnya telah mencatatkan kembali posisi yang tegas tentang penolakannya atas klaim-klaim maritim yang bertentangan dengan UNCLOS 1982, melalui korespondensi diplomatik ke Komisi PBB tentang Batas Landas Kontinen.

Menlu Retno berujar dalam isu kedaulatan, diplomasi bekerja untuk mencegah dan memagari tindakan yang dapat merugikan keutuhan wilayah NKRI.

Indonesia berusaha menjalin komunikasi berkelanjutan dengan negara-negara Pasifik, dengan mengedepankan kerjasama yang saling menguntungkan, dan dengan mengedepankan penghormatan pada keutuhan wilayah, integritas dan kedaulatan masing-masing.

Indonesia menegaskan diri untuk terus memastikan hak-hak Bangsa Palestina serta penyelesaian isu Palestina dengan mengacu pada berbagai Resolusi PBB termasuk “two-state solution”.

Sepanjang tahun 2020, atas dasar kemanusiaan, Indonesia telah menampung sementara dua rombongan pengungsi Rohingya dengan jumlah total 396 orang.

Indonesia secara konsisten menyampaikan bahwa isu pengungsi Rohingya tidak akan selesai jika akar masalah tidak diselesaikan yaitu terciptanya kondisi kondusif di Rakhine State agar repatriasi yang sukarela, aman dan bermartabat dapat segera dilakukan.

“Myanmar adalah rumah mereka. Pemerintah Myanmar harus terus berusaha menciptakan kondisi kondusif di Rakhine State,” kata Retno.

Menlu berujar tanpa kondisi ini, apapun yang akan dilakukan negara lain tidak akan mampu menyelesaikan masalah.

Indonesia konsisten memberikan perhatian bagi penyelesaian permasalahan Rohingya melalui berbagai saluran, baik bilateral, regional melalui ASEAN dan multilateral.