Tribun

Kerumunan Massa di Acara Rizieq Shihab

Ketatnya Pengamanan Sidang Perdana Praperadilan Rizieq Shihab: 'Tak Ada Urusan, Tak Boleh Masuk'

Mayoritas pasukan Brimob dan petugas pemadam kebakaran bersiaga di luar areal Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Penulis: Lusius Genik Ndau Lendong
Editor: Dewi Agustina
Ketatnya Pengamanan Sidang Perdana Praperadilan Rizieq Shihab: 'Tak Ada Urusan, Tak Boleh Masuk'
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Suasana persidangan praperadilan Muhammad Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Senin (4/1/2021). Sidang gugatan praperadilan perdana tersebut terkait penetapan tersangka Muhammad Rizieq Shihab dalam kasus penghasutan kerumunan massa yang terjadi di Petamburan pada 10 November 2020 lalu. TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN 

Ketiga, pada penyelidikan tidak ada disebut Pasal 160 KUHP, pasal tersebut kemudian baru ada pada penyidikan.

"Hal ini tentu sangat prinsip dan oleh karenanya patut dipertanyakan dan oleh karenanya dipermasalahkan dalam permohonan Praperadilan ini," Kuasa Hukum Rizieq Shihab, Kamil Pasha saat membacakan permohonan praperadilan Rizieq.

Jajaran kepolisian dan pasukan Brimob menjaga ketat kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelang sidang perdana praperadilan Rizieq Shihab, Senin (4/1/2021).
Jajaran kepolisian dan pasukan Brimob menjaga ketat kawasan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelang sidang perdana praperadilan Rizieq Shihab, Senin (4/1/2021). (Tribunnews.com/Lusius Genik Lendong)

Isu kedua mengenai penggunaan Pasal 160 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang penghasutan menjadi tanda tanya.

Selaku kuasa hukum, Kamil menilai penggunaan pasal 160 KUHP terkait penghasutan sebagai dasar menahan Rizieq Shihab dinilai tidak tepat.

Penggunaan pasal itu, kata Kamil, diduga hanya sebagai pembungkaman Habib Rizieq yang dikenal kritis terhadap pemerintah.

"Bahwa patut diduga pengenaan pasal 160 KUHP kepada pemohon diselipkan agar semata dijadikan dasar termohon I sebagai upaya untuk menahan pemohon yang selama ini kritis mengkritik ketidakadilan yang terjadi selama ini," ujar dia.

Isu ketiga pemanggilan terhadap Rizieq dan saksi-saksi yang tidak sah.

Isu ini berkaitan dengan proses penetapan status tersangka kepada Rizieq Shihab yang dinilai tidak sesuai prosedur hukum.

Baca juga: Kuasa Hukum Minta Rizieq Shihab Dihadirkan dalam Sidang Praperadilan, Majelis Hakim Menolak

Dalam hal ini Kamil menilai ada kesalahan prosedur dalam penetapan tersangka pelanggaran protokol kesehatan Covid-19 kepada Rizieq.

Pasalnya Rizieq ditetapkan tersangka tanpa dilakukan pemeriksaan oleh penyidik.

"Bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka, pemohon belum pernah 1 kali pun diperiksa sebagai saksi, saksi-saksi lain yang dipanggil terutama dari pihak DPP FPI pun juga belum pernah memberikan keterangan sebagai saksi dihadapan pemohon," jelas Kamil.

Selanjutnya mengenai persyaratan minimal dua alat bukti untuk menahan Rizieq yang belum terpenuhi.

Dalam hal ini, Kamil menjelaskan isi Pasal 1 angka 27 KUHAP. Pasal tersebut pada dasarnya menyatakan bahwa keterangan saksi adalah keterangan yang bersumber dari apa yang saksi lihat sendiri, dengar sendiri dan saksi alami sendiri.

Artinya bahwa fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan saksi haruslah bersumber dari pribadinya sendiri.

Keterangan saksi yang diberikan di luar pendengaran, penglihatan atau pengalaman saksi sendiri mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi, tidak dapat dijadikan dan dinilai sebagai alat bukti.

"Sepanjang pengetahuan Pemohon, saksi-saksi yang telah dimintakan keterangan sama sekali tidak memiliki kualitas terhadap suatu peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dan oleh karena itu keberadaan saksi a quo tidak memiliki kompetensi dan relevansi guna kepentingan penyidikan," jelas Kamil.

Atas dasar itu, kuasa hukum Rizieq Shihab meminta kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan sejumlah petitum yang dibacakan terkait praperadilan kliennya dalam kasus kerumunan di Petamburan.

"Menyatakan SP.Sidik/4604/XI/2020/Ditreskrimum tanggal 26 November 2020, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor 9 Desember 2020 adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penetapan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat," Kamil Pasha menjelaskan.

Selain itu, Kamil juga meminta penetapan tersangka terhadap Rizieq Shihab dinyatakan tidak sah hingga penerbitan Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3).

"Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Pemohon dari tahanan serta merta sejak putusan a quo dibacakan," lanjut Kamis.

Water Cannon-Raisa Siaga Jelang Sidang Perdana Praperadilan Habib Rizieq
Water Cannon-Raisa Siaga Jelang Sidang Perdana Praperadilan Habib Rizieq (Tribunnews.com/Reza Deni)

"Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan surat perintah penghentian perkara (SP3)," kata Kamil.

Berikut Petitum tim hukum Habib Rizieq Shihab dalam pembacaan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

1. Menerima permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;

3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 KUHP dan/atau Pasal 93 UU RI No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan dan Pasal 216 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat;

4. Menyatakan penetapan tersangka kepada pemohon yang dilakukan Termohon beserta jajarannya adalah tidak sah, tidak berdasar hukum, dan oleh karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

5. Menyatakan segala penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon dalam hal ini surat perintah penangkapan nomor : SP.Kap/2502/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 12 Desember 2020, dan surat perintah penahanan nomor : SP.Han/2118/XII/2020/Ditreskrimum tanggal 12 Desember 2020 adalah tidak sah dan oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat;

6. Memerintahkan Termohon untuk mengeluarkan Permohon dari tahanan serta merta sejak putusan a quo dibacakan;

7. Memerintahkan kepada Termohon untuk menerbitkan surat perintah penghentian perkara (SP3).
Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). (tribun network/genik)

Ikuti kami di
© 2022 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas