Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Pembubaran FPI

Tidak Demokratis, Pembubaran FPI Kedepankan Pendekatan Kekuasaan Ketimbang Pendekatan Hukum

Awalnya dia mengatakan bahwa pembubaran FPI oleh Pemerintah cenderung mengedepankan pendekatan kekuasaan

Tidak Demokratis, Pembubaran FPI Kedepankan Pendekatan Kekuasaan Ketimbang Pendekatan Hukum
Lusius Genik/Trbunnews.com
Tangkapan layar diskusi bertajuk 'Politik Pembubaran: Dari PKI sampai FPI' yang tayang di kanal YouTube Historia.Id, Selasa (5/1/2021). 

Laporan wartawan tribunnews.com, Lusius Genik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid angkat bicara soal pelarangan dan pembubaran organisasi Front Pembela Islam (FPI) oleh Pemerintah.

Awalnya dia mengatakan bahwa pembubaran FPI oleh Pemerintah cenderung mengedepankan pendekatan kekuasaan ketimbang pendekatan hukum.

Hal ini disampaikan Usman Hamid saat berbicara dalam diskusi bertajuk 'Politik Pembubaran: Dari PKI sampai FPI' yang tayang di kanal YouTube Historia.Id, Selasa (5/1/2021).

"Ini seperti mengedepankan apa yang dulu disebut oleh para pendiri bangsa sebagi pendekatan kekuasaan, ketimbang pendekatan hukum," ucap Usman.

Usman menjelaskan, pendekatan hukum harusnya jadi prinsip utama dalam upaya Pemerintah melarang dan membubarkan FPI.

Baca juga: BEM UI Sebut Ada Pihak yang Coba Menunggangi Sikap Kritis Lembaganya Terhadap Pembubaran FPI

Dari sudut pandang ini, kata Usman, bangsa ini masih perlu menumbuhkan kehidupan kenegaraan, kebangsaan dan kemasyarakatan yang demokratis.

Kehidupan kenegaraan yang demokratis berarti berbasis pada penegakan hukum, penghormatan hak asasi manusia, dan ada jaminan konstitusional terkait hal itu.

Dalam kehidupan yang menerapkan demokrasi ada hak berpendapat, hak berekspresi, sampai dengan kemerdekaan untuk berpendidikan hingga berorganisasi.

Baca juga: Rekening FPI Diblokir, Aziz Yanuar: Uang Itu untuk Kegiatan Kemanusiaan, Anak Yatim Serta Kaum Duafa

"Setiap orang yang dipersoalkan secara hukum tetap berhak untuk melakukan pembelaan diri, dan diadili secara fair, dan setiap orang kedudukannya sama di muka hukum, dan seterusnya," jelas Usman.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Lusius Genik Ndau Lendong
Editor: Hendra Gunawan
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas