Pembatasan tersebut menurut Airlangga untuk menekan laju kasus Covid-19 yang melonjak pada Desember 2020 dan Januari 2021.

Lonjakan kasus Covid-19 mencapai 58 persen apabila dihitung dari November tahun lalu.

Laju kenaikan kasus tersebut menyebabkan tingkat keterian tempat tidur di RS meningkat.

"Kita lihat di bulan November itu jumlah kasus per minggunya adalah pertambahannya 48.434 tetapi di bulan Januari sudah meningkat menjadi 51.986," ujarnya.

Baca juga: Doni Monardo: PPKM di Jawa-Bali Jadi Momentum Masyarakat Bela Negara

PPKM kata Airlangga, berskala mikro. Penerapan di masing-masing daerah akan ditentukan oleh pemerintah daerah.

"Penerapan dilakukan secara mikro sesuai arahan Bapak Presiden. Nanti pemerintah daerah, gubernur, akan menentukan wilayah-wilayah yang akan dilakukan pembatasan tersebut," kata Airlangga.

Menurut Menko Perekonomian ini, pengajuan pembatasan untuk PPKM sekarang berada di tangan pemerintah pusat.

Sementara PSBB Jawa Bali berada dalam kewenangan pemda.

Inisiatif pemerintah pusat itu berupa pemberian kriteria awal terhadap daerah-daerah untuk dilakukan pembatasan. Daerah yang masuk dalam kriteria itu, harus menerapkan PPKM.

Sementara itu ketika ditanya terkait syarat aturan wajib rapid test PCR sebelum menggunakan transportasi umum, Ketua Umum Partai Golkar ini menyebut nantinya Menteri Perhubungan akan melakukan evaluasi apakah aturan tersebut akan dilakukan lagi atau tidak saat PPKM berlaku.

"Kita dorong rapid test di perjalanan darat karena memang masyarakat sehat itu yang harusnya bergerak untuk mengurangi risiko dan juga sebelum perjalanan pesawat dengan PCR. Jadi, nanti menteri perhubungan (menhub) akan melakukan evaluasi dan akan menyampaikan ke publik hasil evaluasi (wajib PCR) tersebut," ujarnya.

Menurut Airlangga, kebijakan wajib tes PCR antigen maupun swab sebelum naik kendaraan umum dan pesawat terbang menurunkan jumlah kunjungan ke daerah.

Baca juga: Airlangga: Ikuti Gubernur Bali, Kepala Daerah Lain akan Siapkan Surat Edaran PPKM

"Memang dengan adanya pembatasan ini trafficnya banyak menurun pada saat puncak arus liburan kemarin," katanya.

Di sisi lain, dia menambahkan, sektor pariwisata, khususnya transportasi ini memang terkena dampak pandemi Covid-19 duluan dan pemulihannya juga paling akhir dalam setiap resesi.

"Sehingga, pemerintah mendorong berapa stimulan dan tidak bisa dimulai kalau ada varian baru Covid-19. Karena itu, ini harus menunggu vaksin secara massal dan di Indonesia traveling yang sehat dan aman harus didorong, khususnya turis domestik dengan protokol kesehatan," ujar Airlangga.(Tribun Network/van/wly)