Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

LOGIN dtks.kemensos.go.id Cek Penerima Bansos Rp 300 Ribu, Ini Cara Mencairkan di Kantor Pos

Segera login dtks.kemensos.go.id untuk cek penerima bansos senilai Rp 300 ribu. Simak juga cara mencairkan di kantor pos.

Penulis: Sri Juliati
Editor: Tiara Shelavie
zoom-in LOGIN dtks.kemensos.go.id Cek Penerima Bansos Rp 300 Ribu, Ini Cara Mencairkan di Kantor Pos
Tangkap layar dtks.kemensos.go.id
Halaman website dtks.kemensos.go.id. Segera login dtks.kemensos.go.id untuk cek penerima bansos senilai Rp 300 ribu. Simak juga cara mencairkan di kantor pos. 

TRIBUNNEWS.COM - Segera login dtks.kemensos.go.id untuk cek penerima bansos tunai senilai Rp 300 ribu.

Simak pula cara mencairkan bansos tunai Rp 300 ribu di kantor pos.

Kementerian Sosial (Kemensos) telah meluncurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) mulai Senin (4/1/2021).

Bansos senilai Rp 300 ribu tersebut dicairkan setiap sebulan sekali untuk satu keluarga.

Bantuan ini disalurkan melalui PT Pos Indonesia selama empat bulan, mulai Januari, Februari, Maret, dan April.

Baca juga: Cek Penerima Bansos Rp 300 Ribu, Akses di dtks.kemensos.go.id & Siapkan NIK, Ini Cara Mencairkannya

Baca juga: Cara Cairkan Dana Bansos Tunai Rp 300 Ribu di Kantor Pos, Ini Dokumen yang Harus Dibawa

Target penerima bansos tunai Rp 300 ribu sebesar 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) seluruh Indonesia.

Cara mengecek penerima bansos tunai Rp 300 ribu pun sangat mudah.

BERITA REKOMENDASI

Masyarakat hanya perlu mengakses situs dtks.kemensos.go.id dan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Yang harus diketahui, tidak harus kepala keluarga yang mengecek apakah namanya terdaftar sebagai penerima bantuan.

Istri atau atau anak bisa mengecek daftar penerima asalkan masih terdaftar dalam satu Kartu Keluarga (KK).

Berikut cara cek penerima bansos Rp 300 ribu melalui laman dtks.kemensos.go.id:

- Buka laman dtks.kemensos.go.id atau klik link ini.


- Pilih ID Kepesertaan yang diinginkan

- Masukkan Nomor Kepesertaan dari ID yang dipilih, bila menggunakan NIK maka masukkan nomor NIK

- Masukkan Nama yang sesuai dengan ID yang dipilih

- Masukkan dua kata yang tertera dalam kotak boks captcha Klik "Cari".

- Setelah itu, pada layar akan muncul keterangan nomor ID yang diinput, apakah ID tersebut terdaftar atau tidak di DTKS.

Baca juga: Cara Mendapatkan BLT Ibu Hamil Rp 3 Juta, Simak Persyaratan yang Harus Dipenuhi


Cara cek penerima bansos Rp 300 ribu melalui laman dtks.kemensos.go.id.
Cara cek penerima bansos Rp 300 ribu melalui laman dtks.kemensos.go.id. (dtks.kemensos.go.id)

Baca juga: Cek Penerima Bansos Tunai Rp 300 Ribu, LOGIN dtks.kemensos.go.id & Simak Cara Mencairkannya

Baca juga: Segera Cek Penerima Bansos Sembako Rp 200 Ribu di dtks.kemensos.go.id, Simak Cara Mendapatkannya

Lantas, bagaimana cara mencairkan bansos Rp 300 ribu?

Masyarakat penerima bansos Rp 300 ribu akan menerima surat undangan dari Ketua RT yang wajib dibawa ke kantor pos terdekat untuk mencairkan bantuan.

Surat undangan ini berisi barcode serta informasi dasar penerima bantuan.

Dari pengalaman Tribunnews.com, kantor pos memiliki jadwal tersendiri untuk pencairan bantuan untuk menghindari kerumunan.

Oleh karenanya, masyarakat diminta datang pada waktu yang telah ditetapkan.

Saat ke kantor pos, masyarakat wajib membawa surat undangan serta KTP atau Kartu Keluarga.

Jangan lupa untuk memakai masker.

Setiba di kantor pos, tunggullah giliran untuk mencairkan bansos Rp 300 ribu.

Setelah menunjukkan KTP atau KK serta surat undangan, petugas akan men-scan barcode pada surat undangan.

Masyarakat akan langsung mendapat bansos Rp 300 ribu.

Petugas akan memfoto satu per satu penerima bansos sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah mencairkan bantuan tersebut.

Tidak ada potongan apapun saat mencairkan dana bansos Rp 300 ribu di kantor pos.

Mensos Risma Paparkan Kendala Penyaluran Bansos pada 2020

Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini memberikan keterangan pers saat mendatangi Gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin (11/1/2021). Kedatangan Risma untuk berkoordinasi terkait hasil kajian pengelolaan bantuan sosial yang di lakukan KPK. Pada pertemuan tersebut, KPK berharap perbaikan dalam skema penyelenggaraan bansos akan meningkatkan efektivitas penyaluran yang lebih tepat sasaran dan tepat guna serta menutup potensi terjadinya tindak pidana korupsi.
Menteri Sosial (Mensos), Tri Rismaharini memberikan keterangan pers saat mendatangi Gedung KPK Merah Putih, Jakarta Selatan, Senin (11/1/2021). Kedatangan Risma untuk berkoordinasi terkait hasil kajian pengelolaan bantuan sosial yang di lakukan KPK. Pada pertemuan tersebut, KPK berharap perbaikan dalam skema penyelenggaraan bansos akan meningkatkan efektivitas penyaluran yang lebih tepat sasaran dan tepat guna serta menutup potensi terjadinya tindak pidana korupsi. (Tribunnews/Jeprima)

Sementara itu, Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, realisasi bantuan sosial (bansos) pada 2020 hanya mencapai 97,09 persen. 

Risma mengatakan, realiasi anggaran bansos pada 2020 mencapai Rp 123 Triliun dari pagu anggaran Kemensos yang sebesar Rp 127 triliun. 

Hal itu disampaikan Risma dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR, Rabu (13/1/2021). 

"Bansos perlindungan sosial dan pemulihan ekonomi nasional itu pagunya Rp 127 triliun dengan realisasi Rp 123 triliun atau 97,09 persen," kata Risma di Ruang Rapat Komisi VIII DPR, Senayan, Jakarta.

Kemudian Risma menjelaskan faktor yang menyebabkan bansos tidak terealisasi penuh. 

Pertama, kurang tercapainya target realisasi program kartu sembako yang datanya tidak lengkap dan menyebabkan bank Himbara selaku penyaluran bansos tunai kesulitan. 

"Data yang tidak lengkap menyebabkan gagal setting wallet sehingga membuat Himbara tidak berhasil menyalurkan bansos," kata Risma. 

Faktor kedua, kurangnya tercapainya bansos tunai disebabkan kondisi geografis yang sulit di beberapa wilayah sehingga membutuhkan waktu yang lama. 

Faktor ketiga adalah kendala bantuan sosial sembako jabodetabek yakni terdapat masalah dalam transportasi atau jasa angkut.

Faktor keempat bansos beras tidak terealisasi dikarenakan kondisi cuaca di beberapa wilayah yang cukup ekstrem. 

Sehingga terjadi penundaan di beberapa wilayah. 

Dan yang terakhir kendala bansos program keluarga harapan (PHK) banyak data yang tidak valid. 

"Ada fata KPM yang non eligible," ujar Risma.

(Tribunnews.com/Sri Juliati/Chaerul Umam)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas