Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Alih Fungsi Lahan di Kalsel Sebabkan Banjir Parah, Jokowi Diminta Panggil Perusahaan Tambang

Presiden Jokowi menerima kritikan dari Walhi terkait penyebab banjir parah di Kalimantan Selatan pada Januari 2021.

Penulis: Inza Maliana
Editor: Gigih
zoom-in Alih Fungsi Lahan di Kalsel Sebabkan Banjir Parah, Jokowi Diminta Panggil Perusahaan Tambang
Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres
Presiden Joko Widodo meninjau Sungai Martapura dari jembatan Pakauman yang berada di Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Senin (18/1/2021) siang sekira pukul 13.30 WITA. Presiden Jokowi meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir di Banjar dengan didampingi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB, Doni Monardo, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, dan Bupati Banjar, Khalilurrahman. Presiden Jokowi menerima kritikan dari Walhi terkait penyebab banjir parah di Kalimantan Selatan pada Januari 2021. 

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penyebab banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Januari 2021 ini.

Adapun, kritikan itu datang kala Presiden Jokowi mengunjungi korban banjir di Kalimantan Selatan pada Senin (18/1/2021) kemarin.

Kisworo menuturkan, seharusnya Jokowi memanggil pemilik perusahaan yang dinilai telah merusak lingkungan Kalsel.

Baca juga: Polda Kalsel Distribusikan Bantuan Sembako dan Masker dari Polda Kalteng untuk Korban Banjir

Pasalnya, menurut catatan Walhi, 50 persen dari lahan di Kalsel telah beralih fungsi menjadi tambang batu bara dan perkebunan sawit.

Rinciannya, terdapat lahan tambang sebanyak 33 persen dan kelapa sawit 17 persen.

Oleh karena itu, ia mengaku tidak kaget jika bencana banjir terjadi saat ini dan terparah dari tahun-tahun sebelumnya.

Warga Desa Kelampayan Ulu, Kecamatan Astambul, dievakuasi dari pemukiman mereka yang dilanda banjir untuk mencari tempat dataran tinggi, Minggu (17/1). Sejak tiga hari ini banjir diwilayah Kabupaten Banjar, Kalsel tidak kunjung surut justru bertambah naik dampak hujan yang sering turun membuat warga yang bertahan dirumah terpaksa harus diungsikan. (BANJARMASIN POST/AYA SUGIANTO)
Warga Desa Kelampayan Ulu, Kecamatan Astambul, dievakuasi dari pemukiman mereka yang dilanda banjir untuk mencari tempat dataran tinggi, Minggu (17/1). Sejak tiga hari ini banjir diwilayah Kabupaten Banjar, Kalsel tidak kunjung surut justru bertambah naik dampak hujan yang sering turun membuat warga yang bertahan dirumah terpaksa harus diungsikan. (BANJARMASIN POST/AYA SUGIANTO) (BANJARMASIN POST/AYA SUGIANTO)

"Padahal, sudah sering saya atau Walhi Kalsel ingatkan."

Berita Rekomendasi

"Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis," ujar Kisworo, pada Selasa (19/1/2021), dikutip dari Kompas.com.

Menurut catatan Walhi, banjir kali ini menjadi yang terbesar dan terluas sejak 2006.

Baca juga: KLHK Bantah Kerusakan Hutan Jadi Penyebab Tunggal Banjir Besar di Kalsel

Memang ia membenarkan, bencana banjir sejatinya sudah menjadi bencana yang berulang di Kalimantan Selatan.

Misalnya pada 2006 lalu, banjir besar pernah melanda Kalsel.

Tetapi, banjir tersebut tidak sampai merendam 11 kabupaten/kota seperti saat ini.

Banjir di Kabupaten Banjar, Kalsel
Banjir di Kabupaten Banjar, Kalsel (Foto: Lukas - Biro Pers Sekretariat Presiden)

"Melihat bencana yang selalu terulang. Bahkan setelah 2006, awal tahun 2021 ini bisa dikatakan banjir terbesar dan terluas di Kalsel melingkupi 11 kabupaten/kota," ujarnya.

Bahkan ia menyebut, banjir kali ini juga sudah bisa diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

Namun, ia menilai pemerintah lagi-lagi tidak siap dan masih gagap dalam penanganannya.

Baca juga: Banjir di Kalsel Dipicu Berkurangnya Hutan, Saatnya Evaluasi Izin Perkebunan Sawit dan Tambang

Menurut Kisworo, pada akhirnya masyarakat lah yang kembali menanggung akibatnya.

Terlebih dilanda banjir di tengah pandemi Covid-19 yang semakin meluas di Kalsel.

"Sudah pandemi Covid-19 dihajar banjir, sudah jatuh tertimpa tangga," ucapnya.

Rombongan Jokowi Terjang Banjir di Kalsel

Sebelumnya diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meninjau lokasi banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Senin (18/1/2021).

Foto mobil rombongan Presiden terendam banjir di Kalimantan Selatan pun sempat viral di jagat maya.

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membenarkan, rombongan mobil presiden menerjang jalanan yang terendam banjir sebelum menuju lokasi jembatan.

Baca juga: Tinjau Lokasi Banjir di Provinsi Kalimantan Selatan, Jokowi Berikan Bantuan Kepada Korban

Diketahui, dalam kunjungannya ke Kalsel, Presiden juga meninjau dua jembatan yakni, jembatan Pakauman dan Jembatan Mataraman di Kecamatan Astambul, Kalimantan Selatan.

"Bukan terendam, Tapi jalanan banjir kurang lebih sebetis dewasa menuju titik lokasi jembatan," kata Heru kepada Tribunnews.com, Senin, (18/1/2021).

Meskipun menerjang banjir, Heru mengatakan kunjungan kerja presiden di Kalimantan Selatan tidak tersendat.

Presiden Joko Widodo meninjau Sungai Martapura dari jembatan Pakauman yang berada di Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Senin (18/1/2021) siang sekira pukul 13.30 WITA. Presiden Jokowi meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir di Banjar dengan didampingi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB, Doni Monardo, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, dan Bupati Banjar, Khalilurrahman. Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres
Presiden Joko Widodo meninjau Sungai Martapura dari jembatan Pakauman yang berada di Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, Senin (18/1/2021) siang sekira pukul 13.30 WITA. Presiden Jokowi meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir di Banjar dengan didampingi Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, Kepala BNPB, Doni Monardo, Gubernur Kalimantan Selatan, Sahbirin Noor, dan Bupati Banjar, Khalilurrahman.  (Tribunnews/HO/Biro Pers Setpres)

Kunjungan presiden berjalan lancar sesuai dengan jadwal kegiatan yang telah disusun.

Dalam kunjungannya itu, Presiden Jokowi juga menginstruksikan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono untuk menangani kerusakan sejumlah sarana penghubung karena terjangan banjir.

Salah satunya ialah Jembatan Mataraman di Kecamatan Astambul Kalimantan Selatan.

Baca juga: Krisis Air Banjir Usai Banjir Kalsel, Warga Barabai Terpaksa Masak Air Sisa Banjir untuk Minum

Rusaknya jembatan tersebut, menyebabkan akses jalan nasional di Kalimantan Selatan menjadi terputus.

Jembatan tersebut merupakan penghubung trans Kalimantan.

"Saya ingin memastikan ke lapangan, yang pertama mengenai kerusakan infrastruktur yang memang terjadi."

Warga Desa Kelampayan Ulu, Kecamatan Astambul, dievakuasi dari pemukiman mereka yang dilanda banjir untuk mencari tempat dataran tinggi, Minggu (17/1). Sejak tiga hari ini banjir diwilayah Kabupaten Banjar, Kalsel tidak kunjung surut justru bertambah naik dampak hujan yang sering turun membuat warga yang bertahan dirumah terpaksa harus diungsikan. (BANJARMASIN POST/AYA SUGIANTO)
Warga Desa Kelampayan Ulu, Kecamatan Astambul, dievakuasi dari pemukiman mereka yang dilanda banjir untuk mencari tempat dataran tinggi, Minggu (17/1). Sejak tiga hari ini banjir diwilayah Kabupaten Banjar, Kalsel tidak kunjung surut justru bertambah naik dampak hujan yang sering turun membuat warga yang bertahan dirumah terpaksa harus diungsikan. (BANJARMASIN POST/AYA SUGIANTO)

"Ada beberapa jembatan yang runtuh, seperti kita lihat di belakang ini. Tadi saya sudah minta ke Menteri PU agar dalam 3-4 hari ini bisa diselesaikan."

"Sehingga mobilitas distribusi barang tidak terganggu," ujar Presiden saat meninjau Jembatan Mataraman di Kecamatan Astambul, Kabupaten Banjar, pada Senin, (18/1/2021).

Sementara yang berkaitan dengan evakuasi warga terdampak, dalam peninjauan kali ini, Presiden mendapati proses evakuasi di lapangan telah tertangani dengan baik.

Baca juga: Kisah Relawan Tembus Hutan dan Sungai untuk Salurkan Donasi Pada Korban Banjir di Kalsel

Selanjutnya, Presiden menitikberatkan pada ketersediaan logistik dan kebutuhan lain bagi para pengungsi yang berada di pengungsian.

"Ini yang penting karena hampir 20 ribu masyarakat berada di dalam pengungsian."

"Kekurangan-kekurangan yang ada nanti bisa dibantu dari pemerintah pusat selain dari logistik yang ada di pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota," katanya.

(Tribunnews.com/Maliana/Taufik Ismail, Kompas.com/Nicholas Ryan Aditya)

Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas