TRIBUNNEWS.COM - Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan Kisworo Dwi Cahyono mengkritik Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penyebab banjir di Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Januari 2021 ini.

Adapun, kritikan itu datang kala Presiden Jokowi mengunjungi korban banjir di Kalimantan Selatan pada Senin (18/1/2021) kemarin.

Kisworo menuturkan, seharusnya Jokowi memanggil pemilik perusahaan yang dinilai telah merusak lingkungan Kalsel.

Baca juga: Polda Kalsel Distribusikan Bantuan Sembako dan Masker dari Polda Kalteng untuk Korban Banjir

Pasalnya, menurut catatan Walhi, 50 persen dari lahan di Kalsel telah beralih fungsi menjadi tambang batu bara dan perkebunan sawit.

Rinciannya, terdapat lahan tambang sebanyak 33 persen dan kelapa sawit 17 persen.

Oleh karena itu, ia mengaku tidak kaget jika bencana banjir terjadi saat ini dan terparah dari tahun-tahun sebelumnya.

"Padahal, sudah sering saya atau Walhi Kalsel ingatkan."

"Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis," ujar Kisworo, pada Selasa (19/1/2021), dikutip dari Kompas.com.

Menurut catatan Walhi, banjir kali ini menjadi yang terbesar dan terluas sejak 2006.

Baca juga: KLHK Bantah Kerusakan Hutan Jadi Penyebab Tunggal Banjir Besar di Kalsel

Memang ia membenarkan, bencana banjir sejatinya sudah menjadi bencana yang berulang di Kalimantan Selatan.

Misalnya pada 2006 lalu, banjir besar pernah melanda Kalsel.

Tetapi, banjir tersebut tidak sampai merendam 11 kabupaten/kota seperti saat ini.

"Melihat bencana yang selalu terulang. Bahkan setelah 2006, awal tahun 2021 ini bisa dikatakan banjir terbesar dan terluas di Kalsel melingkupi 11 kabupaten/kota," ujarnya.

Bahkan ia menyebut, banjir kali ini juga sudah bisa diprediksi oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).