TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo mengatakan bahwa pihaknya tidak akan membangun hunian sementara (Huntara) bagi pengungsi gempa Sulawesi Barat, seperti yang dilakukan kepada pengungsi Gempa Lombok, 2018 lalu.

Sebaliknya BNPB akan mempercepat pembangunan rumah korban terdampak yang rusak sedang dan rusak berat.

“Kita menghindari membangun Huntara (hunian sementara). Kita akan mempercepat proses pembangunan rumah masyarakat yang rusak berat dan rusak sedang,” kata Doni, Jumat, (22/1/2021).

Doni mengatakan pembangunan rumah warga tersebut menggunakan data stimulan yang dikucurkan pemerintah.  

Adapun besaran dana stimulan tersebut adalah 50 juta rupiah untuk rumah rusak berat, 25 juta rupiah untuk rumah rusak sedang dan 10 juta rupiah untuk rusak ringan.

Oleh karena itu menurut Doni pihaknya, saat ini mempercepat proses pendataan kerusakan rumah warga agar proses rekonstruksi dapat segera dilakukan.

“Kita upayakan pendataan harus sesegera mungkin selesai, supaya program rehabilitasi dan rekonstruksi itu dapat segera berjalan walaupun statusnya masih dalam status transisi darurat,” tuturnya.

Baca juga: Peralatan Medis Serta Logistik Dikirim Bantu Korban Gempa Sulbar

Menurut Doni, Dana Stimulan tersebut nantinya akan kelola masyarakat dengan bantuan TNI-Polri.

Tujuannya agar proses rekonstruksi dapat dilakukan dengan cepat, sehingga warga tidak terlalu lama berada di tenda pengungsian.

“Dana stimulan ini diharapkan nantinya bisa dikelola oleh masyarakat dengan dukungan TNI dan Polri,” pungkas Doni.

Sebelumnya Pemerintah pusat akan membantu renovasi rumah warga yang menjadi korban gempa Mamuju, Sulawesi Barat. 

Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kunjungannya ke lokasi terdampak gempa di Sulbar pada Selasa, (19/1/2021).

"Kemudian untuk rumah penduduk yang roboh pemerintah akan membantu," katanya.

Adapun rinciannya kata Presiden, pemerintah akan memberikan bantuan RP 50 juta untuk rumah yang rusak berat, Rp 25 juta untuk rumah yang rusak sedang, dan 10 juta untuk rumah yang rusak ringan.

"Kita harapkan dengan bantuan dari pemerintah pusat, pemulihan kembali baik rumah-rumah yang roboh maupun pemulihan ekonomi, pemulihan pelayanan di pemerintahan di birokrasi juga akan kembali normal," katanya.

Untuk gedung-gedung pemerintah yang roboh akibat guncangan gempa 6,2 magnitudo pada Jumat (15/1/2021) tersebut, Presiden mengatakan pemerintah pusat akan segera membangunnya kembali.

"Tadi saya sudah sampaikan ke Gubernur (Ali Baal Masdar), untuk gedung-gedung pemerintah yang roboh setelah diaudit nanti segera pemerintaj pusat akan bangun kembali," pungkasnya.