Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seiring mulai didistribusikannya vaksin Covid-19 ke seluruh Indonesia, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin telah menjelaskan gambaran umum dan strategi vaksinasi dalam 15 bulan mendatang.

Adapun mereka yang termasuk penerima prioritas vaksin adalah para tenaga kesehatan, TNI-Polri, aparat penegak hukum, petugas pelayanan publik.

Meski masuk ke kelompok prioritas, namun sejauh ini, TNI Polri belum dijadwalkan menerima vaksin.

Baca juga: Airlangga Sebut Vaksin Mandiri Gratis, Tak Ada Komersialisasi

Karena itu, Wakil Ketua Komisi III  DPR Ahmad Sahroni meminta kepada Menteri Kesehatan untuk segera memprioritaskan dan menjadwalkan vaksinisasi bagi TNI dan Polri setelah Tenaga Kesehatan.

"Hingga saat ini Menteri Kesehatan belum menjadwalkan vaksinisasi untuk anggota Polri dan TNI yang jelas. Untuk itu saya minta kepada Pak Menteri untuk segera menjadwalkannya. Mereka harus divaksin dahulu setelah tenaga kesehatan karena mereka garda terdepan negara," kata Sahroni dalam keterangannya, Senin (25/1/2021).

Sahroni menyebut, prioritas bagi TNI-Polri ini penting untuk didahulukan karena mereka memiliki tanggung jawab yang besar sama halnya seperti para nakes (tenaga kesehatan).

Sahroni mengatakan, kedua elemen tadi adalah garda terdepan yang selalu melayani rakyat dalam kondisi apapun.

Baca juga: Tak Lolos Skrining Vaksinasi Covid-19, 3 Pejabat di Banyumas Tak Ikut Disuntik, Ini Alasannya

"Polisi dan tentara kita adalah garda terdepan sama seperti para nakes, mereka memiliki tugas yang berat. Mereka selalu melayani rakyat, bertemu banyak orang baru setiap harinya dalam kondisi apapun," ucapnya.

"Apalagi pada kondisi seperti sekarang, mereka harus terjun langsung membantu para korban bencana di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi perlindungan terhadap TNI Polri ini penting sekali," imbuhnya.

Lebih lanjut, Sahroni menyebutkan bahwa di negara lainpun, jajaran militer dan polisi didahulukan oleh negara.

Karena itu, sangat wajar jika Indonesia juga melakukan hal yang sama.

"Seperti misalnya di Rusia, mereka sudah konkret tuh akan memvaksinisasi lebih dari 400.000 anggota militernya. Ini dapat dijadikan contoh untuk pak menkes bahwa anggota militer kita dan polisi memang harus di priotitaskan. Kalau untuk anggota DPR mah, belakangan aja," pungkas Sahroni.