Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Lucy Kurniasari menyebut kebijakan penanganan Covid-19 setengah hati.

Hal itu dikatakannya merespons kasus Covid-19 yang sudah tembus 1 juta orang.

Menurutnya itu menunjukkan kebijakan pemerintah melalui PSBB dan PPKM tidak efektif.

"Kebijakan PSBB dan PPKM menurut saya terlalu kompromistis dengan mencari jalan tengah antara kesehatan dan ekonomi. Kebijakan kompromi ini terbukti tidak efektif," kata Lucy kepada wartawan, Kamis (28/1/2021).

Dia mengatakan, PSBB dan PPKM terlalu longgar dan tidak memperhatikan aspek geografis.

Baca juga: Riset Detektor Covid-19, Menristek Cari Alternatif Tes Swab Lewat Sampel Air Liur

Kasus PPKM yang dibatasi di Pulau Jawa dan Bali misalnya, tetap saja tidak dapat membatasi mobilisasi warga.

Interaksi warga dari dan ke Pulau Jawa dan Bali tetap berlangsung.

"Ini tentu membuka celah terjadinya penularan Covid-19," kata dia.

Sayangnya, lanjut Lucy, pemerintah tampak alergi jika mendengar kata lockdown.

Baca juga: Buruh Pikul Peti Jenazah Covid di TPU Cikadut Mogok, Bagaimana dengan Keluarga Korban?

Padahal, jika melihat kasus di Selandia Baru, melalui lockdown mereka berhasil mengatasi pandemi Covid-19.

Karena itu, pemerintah seharusnya memberi ruang untuk mengambil kebijakan lockdown.

"Kebijakan ini jelas memperhatikan aspek geografis, sehingga mobilisasi warga secara geografis dapat dihentikan," ujarnya.

Baca juga: Wagub DKI Sebut Pekan Depan TPU Rorotan Bisa Digunakan untuk Pemakaman Jenazah Pasien Covid-19 

Lucy menyadari bahwa kebijakan lockdown memerlukan alokasi anggaran yang cukup besar.

Konsekeunsi dari lockdown, minimal pemerintah harus menyiapkan anggaran untuk makan rakyatnya dalam satu periode tertentu.

"Masalahnya tersedia tidak anggaran untuk itu. Tentu jawabannya harus tersedia dengan cara mengalihkan anggaran infrastruktur yang besar itu untuk dana bantuan kepada masyarakat selama lockdown," pungkasnya.