Laporan Wartawan Tribunnews.com, Seno Tri Sulistiyono

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno menyarankan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) untuk berpikir jernih dan tidak merasa resah.

Hal tersebut disampaikan Hendrawan menyikapi pernyataan AHY bahwa ada gerakan politik di internal partainya yang melibatkan pejabat di lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat

"Tetap jernih meniti buih. Jangan mudah goyah dan resah karena dinamika dan dialektika politik internal," ujar Hendrawan saat dihubungi, Jakarta, Senin (1/2/2021).

Baca juga: AHY Tuding 5 Orang Berupaya Ambil Alih Partai Demokrat, Akan Dijadikan Kendaraan Politik Capres 2024

Hendrawan berharap, AHY sebagai pimpinan partai mampu menguatkan internal kadernya agar tetap solid.

"Saya tidak tahu ada persoalan internal apa. Kami hanya berharap Pak AHY mampu mengorkestrasi Parpol yang telah menjadi aset penting demokrasi kita," ucap Hendrawan.

Sebelumnya, AHY mengungkap ada gerakan politik yang ingin mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa.

Baca juga: AHY Ungkap Rencana Kudeta Terhadap Partai Demokrat Didalangi 5 Orang, Siapa Mereka?

Hal itu didapatkannya setelah ada laporan dari pimpinan dan kader Demokrat, baik tingkat pusat maupun cabang.

"Adanya gerakan politik yang mengarah pada upaya pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, yang tentu mengancam kedaulatan dan eksistensi Partai Demokrat," kata AHY dalam konferensi pers secara virtual, Senin (1/2/2021).

AHY menyatakan, menurut kesaksian dan testimoni banyak pihak yang didapatkan, gerakan itu melibatkan pejabat penting pemerintahan, yang secara fungsional berada di dalam lingkar kekuasaan terdekat dengan Presiden Joko Widodo.

Baca juga: BREAKING NEWS:AHY Ungkap Ada Gerakan Politik Ingin Ambil Alih Kepemimpinan Demokrat Libatkan Pejabat

AHY menyebut, gerakan tersebut terdiri dari kader secara fungsional, mantan kader, dan non-kader.

Gabungan dari pelaku gerakan itu ada 5 (lima) orang, terdiri dari 1 kader Demokrat aktif, 1 kader yang sudah 6 tahun tidak aktif, 1 mantan kader yang sudah 9 tahun diberhentikan dengan tidak hormat dari partai, karena menjalani hukuman akibat korupsi, dan 1 mantan kader yang telah keluar dari partai 3 tahun yang lalu.

Sedangkan yang non-kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan.

"Tentunya kami tidak mudah percaya dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah (presumption of innocence) dalam permasalahan ini," ucap AHY.

Karena itu, AHY sejak pagi tadi telah bersurat secara resmi kepada Presiden Jokowi untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi terkait gerakan politik yang disebut inkonstutional itu.

"Tadi pagi, saya telah mengirimkan surat secara resmi kepada Yang Terhormat Bapak Presiden Joko Widodo untuk mendapatkan konfirmasi dan klarifikasi dari beliau terkait kebenaran berita yang kami dapatkan ini," ujarnya.