Laporan Wartawan Tribunnews.com, Taufik Ismail

TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Kepala Staf Presiden Moeldoko membantah mengundang kader Demokrat dalam pertemuan yang disebut Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai gerakan kudeta partai yang dipimpinnya.

Moeldoko juga tegas membantah menggunakan uang untuk mengundang para kader Demokrat ke dalam pertemuan.

"Saya mengundang pakai duit? Wong saya mau ikut sedikit menyejahterakan anggota yang di Kantor Staf Presiden saja enggak bisa. Ini ngidupin, orang luar,  ya enggak enggak saja. Jangan berlebihanlah," kata Moeldoko dalam konferensi pers di kediamannya, Jalan Lembang, Menteng, Jakarta, Rabu, (3/2/2021).

Menurut Moeldoko dalam pertemuan dengan anggota dan mantan anggota Demokrat tersebut, ia hanya pasif. Ia sebagai pihak yang diajak, bukan mengajak.

"Intinya aku datang diajak ketemu wong saya biasa di kantor saya itu setiap hari menerima orang, menerima berbagai kelompok di kantor saya," katanya.

Mantan Panglima TNI tersebut mengakui bahwa pertemuan dilakukan beberapa kali. Pertemuan bukan hanya dilakukan di rumahnya saja, melainkan juga di hotel.

"Jadi apa yang salah? apa mau pertemuan di mana hak gw. ngapain ikut campur? gitu," katanya.
Moeldoko enggan membeberkan isi pertemuan tersebut. Menurutnya pembicaraan masalah internal partai Demokrat yang tidak etis apabila diungkapkan ke publik. Moeldoko juga enggan menyebutkan siapa saja internal Partai Demokrat yang ikut dalam pertemuan tersebut.

Baca juga: Moeldoko Blak-blakan Jawab Tudingan Ingin Goyang Kursi AHY Dari Demokrat, Sempat Singgung Nama Luhut

"Saya enggak perduli itu siapa, wong saya  itu hanya datang, ngobrol saja," pungkasnya.

Sebelumnya Ketua Badan Pembinaan Organisasi Kaderisasi dan Keanggotaan (BPOKK) DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengungkapkan, ada aliran dana yang disebarkan kepada DPC untuk menggerakkan ambil alih paksa Partai Demokrat.

Herman menyatakan, partainya masih melakukan pendalaman soal adanya aliran dana tersebut.

"Pertemuan terakhir tentu kami juga berkoordinasi dengan dewan kehormatan partai dan mahkamah partai dalam 1 sampai 2 minggu ini akan bekerja kemudian berita acara untuk yang sudah dipanggil," kata Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (3/2/2021).

Baca juga: Moeldoko Blak-blakan Jawab Tudingan Ingin Goyang Kursi AHY Dari Demokrat, Sempat Singgung Nama Luhut

Dalam prosesnya, Dewan Kehormatan dan Mahkamah Partai Demokrat melakukan pemeriksaan terhadap DPC yang menerima aliran dana tersebut.

Adapun aliran dana yang dijanjikan berkisar Rp100 juta.

Dana tersebut sudah disebar dan diberikan kepada beberapa DPC Partai Demokrat dalam satu minggu terakhir.

"Kepada DPC janjinya 100 juta per DPC. Bahkan beberapa DPC sudah diberikan uang. Sudah disebarkan," ujarnya.

Atas dasar itu, mendasari Partai Demokrat mengungkapkan adanya upaya pengambilalihan partai secara paksa, hingga kemudian menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Makanya itulah sistem pertahanan kami dan kami tidak mungkin kemudian antisipasi dan menjadi persoalan," pungkasnya.