Marzuki Alie dan Moeldoko Beri Tanggapan saat Namanya Disebut Terlibat dalam Kudeta Partai Demokrat
Marzuki Alie dan Moeldoko buka suara saat nama mereka disebut terlibat dalam kudeta Partai Demokrat. Ini respons mereka.
Penulis: Sri Juliati
Editor: Citra Agusta Putri Anastasia
TRIBUNNEWS.COM - Nama mantan Ketua DPR RI, Marzuki Alie, dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, mendadak jadi sorotan.
Tak lain setelah kedua nama tokoh ini disebut sebagai sosok yang terlibat dalam kudeta Partai Demokrat.
Hal ini berdasarkan pernyataan politikus Partai Demokrat, Rachland Nashidik, sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari Kompas.com.
"Marzuki Alie, Jhoni Allen, Nazaruddin, dan Darmizal," kata Rachland, Selasa (2/2/2021).
Baca juga: Rekam Jejak 5 Sosok yang Disebut Akan Kudeta Demokrat: Marzuki Alie, Nazaruddin, hingga Moeldoko
Baca juga: Inilah 5 Sosok yang Disebut AHY Akan Rebut Paksa Partai Demokrat, Ada Orang di Lingkaran Jokowi
Sementara nama Moeldoko diungkapkan oleh Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra serta Andi Arief.
Tak butuh waktu lama bagi kedua tokoh ini untuk segera menanggapi pernyataan tersebut.
Termasuk Moeldoko yang langsung menggelar konferensi pers untuk menjawab isu rencana kudeta Partai Demokrat yang disebutkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Berikut respons Marzuki Alie dan Moeldoko saat namanya disebut terlibat dalam kudeta Partai Demokrat sebagaimana dirangkum Tribunnews.com:
1. Moeldoko
Moeldoko mengaku sebenarnya hanya ingin diam terlebih dahulu setelah mendengar pernyataan AHY soal isu gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat secara paksa, Senin (1/2/2021)
Sebab, kata Moeldoko, ia tak perlu reaktif.
"Teman-teman sekalian, sebenarnya saya masih diam-diam saja sih, menunggu besok atau kapanlah, karena saya nggak perlu reaktif dalam hal ini," ujar Moeldoko dalam konferensi pers yang diunggah KompasTV.
Lebih lanjut, jenderal purnawirawan TNI itu meminta agar tidak semua hal dikaitkan dengan Istana.
Bahkan, Moeldoko meminta agar Jokowi tidak diganggu karena Presiden tidak mengetahui sama sekali masalah tersebut.