TRIBUNNEWS.COM - Surat yang dikirimkan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) disebut tidak akan ditanggapi oleh pihak istana.

Surat tersebut berisi soal isu kudeta atau pengambil-alih paksa kepemimpinan Partai Demokrat yang saat ini dijabat AHY.

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan surat tersebut sudah diterima, namun tak perlu dijawab.

Dikutip dari Kompas.com alasan istana tak perlu menjawab surat AHY lantaran hal tersebut dianggap masalah internal partai politik.

"Karena itu adalah perihal dinamika internal partai, itu adalah perihal rumah tanggal internal Partai Demokrat yang semuanya kan sudah diatur di dalam AD/ART (Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga)," ujar dia.

Diketahui AHY berkirim surat kepada Presiden Jokowi.

Surat tersebut dikirimkannya setelah dirinya memberikan pernyataan soal dugaan akan ada pengambil-alih paksa kepemimpinan Partai Demokrat.

AHY juga menyebut gerakan itu sudah mendapat dukungan dari sejumlah menteri dan pejabat penting di pemerintahan Jokowi.

Baca juga: Istana Enggan Tanggapi Surat AHY kepada Jokowi soal Isu Kudeta Partai Demokrat: Itu Internal Partai

Baca juga: UPDATE Tuduhan Kudeta di Demokrat: Sikap Istana soal Surat AHY, Moeldoko Klaim Tak Punya Kekuatan

Kemudian, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menggenapi pernyataan AHY.

Herzaky menyebut, orang di lingkungan Istana yang hendak mengambil alih kekuasaan di partainya adalah Moeldoko.

Demokrat beranggapan, gerakan ini dilancarkan untuk menjadikan Partai Demokrat sebagai kendaraan politik pada Pemilu 2024.

Namun demikian, tudingan tersebut telah berulang kali dibantah Moeldoko.

Sebelumnya, politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik mengungkapkan nama-nama yang diduga ingin mengkudeta Partai Demokrat.

Bukan hanya Darmizal, namun juga tiga nama politikus lainnya.

"Marzuki Alie, Jhoni Allen, dan Nazaruddin," kata Rachland dikutip dari Kompas.com.