Laporan Wartawan Tribunnews.com, Chaerul Umam

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi IX DPR Fraksi PKS Kurniasih Mufidayati menyesalkan pemotongan insentif bagi tenaga kesehatan (nakes).

Pemotongan insentif sangat ironis di tengah angka kasus Covid-19 yang terus meningkat dan sudah tembus lebih dari 1 juta kasus.

"Inikah cara pemerintah berterimakasih kepada tenaga kesehatan yang selama pandemi menjadi pahlawan tanpa tanda jasa? Pembayaran untuk tenaga kesehatan daerah masih banyak tertunda dan tiba-tiba sekarang besaran insentif tenaga kesehatan diturunkan. Sungguh sangat tidak manusiawi," kata Mufida dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (4/2/2021).

Mufida menekankan beban kerja dari para tenaga kesehatan ini semakin berat.

Menjadi sangat ironis ketika beban kerja semakin tinggi, insentif bagi pejuang benteng terakhir penanggulangan Civid-19 ini justru dikurangi sangat besar.

Menurut Mufida, pemerintah seperti tidak punya kepekaan terhadap beban kerja para tenaga kesehaan hari-hari ini yang harus berjibaku dengan pasien yang membeludak.

Baca juga: Pemerintah Optimistis Capai Target Vaksinasi 1,5 Juta Nakes Akhir Februari

Bahkan Instalasi Gawat darurat (IGD) penuh dengan peralatan yang juga terbatas.

Padahal dalam bekerja, para tenaga kesehatan ini mempertaruhkan nyawa mereka dengan risiko tinggi terpapar Covid-19.

"Sampai 27 Januari sudah 647 tenaga kesehatan yang wafat terpapar Covid-19 dan menjadi yang tertinggi di Asia. Paling banyak juga terjadi di bulan Desember ketika jumlah kasus positif sedang tinggi seperti juga di awal tahun ini," ujarnya.

Belum lagi pengorbanan para tenaga kesehatan untuk berpisah dengan keluarga sementara waktu untuk mengurangi risiko penularan.

Sementara sarana perlindungan diri mereka dalam bertugas seperti ketersediaan APD juga seringkali kurang memadai.

"Bahkan tidak sedikit tenaga medis yang harus memproteksi diri dengan perlengkapan yang dibeli dengan uang sendiri karena masih terbatasnya APD. Banyak di antara tenaga medis yang tertular ini karena APD yang tidak memadai dan harus bertukar APD," ucap Anggota DPR RI Dapil DKI Jakarta II ini.

Baca juga: Presiden Jokowi Gagas LPI, Legislator Golkar Ingatkan Menkeu Tak Gulirkan Disinsentif

Wakil Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini mengkhawatirkan penurunan insentif yang cukup besar bisa berakibat menurunnya semangat juang dan mental para petugas medis ini, meskipun ia meyakini jiwa pengabdian para tenaga kesehatan ini sangat tinggi.