TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya menepis anggapan Menteri Sekretaris Negara Pratikno yang menyebut isu kudeta di Partai Demokrat sebagai masalah internal Partai Demokrat.

Menurutnya, Gerakan Pengambilalihan Partai Demokrat (GPKPD) juga melibatkan pihak eskternal Partai Demokrat yakni Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

"Fakta menunjukkan bahwa yang melakukan Gerakan Pengambilalihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPKPD) bukan hanya segelintir kader dan eks kader Partai Demokrat tetapi benar-benar melibatkan pihak eksternal dalam hal ini paling tidak KSP Moeldoko," kata Riefky dalam keterangan pers yang diterima Jumat (5/2/2021).

Baca juga: Info Jokowi Restui Moeldoko, KIB Nilai Informasi Itu Menyesatkan

Menurut Riefky, fakta menunjukkan Moeldoko tidak hanya mendukung GPKPD tetapi juga secara aktif akan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat melalui gerakan tersebut.

"Jadi sangat jelas bahwa GPKPD bukanlah hanya gerakan internal partai atau hanya permasalahan internal partai semata," kata dia.

Riefky pun mengingatkan, GPKPD itu bukan peristiwa pertama di mana ada pihak eksternal yang ingin mengambil alih kepemimpinan sebuah partai.

Ia mencontohkan, pada 22 Juni 1996 lalu, terdapat Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Medan yang berujung pada turunnya Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan PDI saat itu.

"KLB tersebut juga bukan hanya permasalahan internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Soerjadi, tetapi ada campur tangan dan pelibatan eksternal dalam hal ini elemen pemerintah," kata Riefky.

Riefky menegaskan, jika GPKPD dibiarkan, hal itu dapat mendorong pejabat negara lainnya yang memiliki ambisi politik untuk menempuh jalan pintas yang tidak sejalan dengan etika politik.

Berikut pernyataan lengkap Sekjen Demokrat Teuku Riefky Harsya:

Salam sejahtera bagi kita semua,
Saya Teuku Riefky Harsya, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat.

Sebelum menyampaikan pernyataan ini, sehubungan dengan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat yang tengah menjadi perhatian publik saat ini, perlu kami tegaskan bahwa

"Partai Demokrat tidak bermaksud melawan negara, karena kami juga bagian dari negara, dan kami akan tetap mencintai dan menghormati negara".

Berkaitan dengan penjelasan Menteri Sekretaris Negara, Bapak Pratikno, yang mengatakan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo tidak berkenan menjawab surat Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dengan argumentasi bahwa gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (yang kami sebut sebagai GPK PD) ini dianggap sebagai permasalahan internal partai, izinkan, kami, Partai Demokrat memberikan tanggapan dan pandangan, sebagai berikut: