Sekjen Demokrat: Moeldoko Tak Hanya Mendukung tapi Terlibat Aktif Ingin Ambil Kepemimpinan Partai
Riefky pun mengingatkan, GPKPD itu bukan peristiwa pertama di mana ada pihak eksternal yang ingin mengambil alih kepemimpinan sebuah partai.
Penulis: Malvyandie Haryadi
1. Berkenaan dengan tidak dijawabnya surat Ketum AHY, tentu sepenuhnya menjadi hak dan kewenangan Presiden Jokowi.
Dalam surat tersebut, Ketum AHY memohon penjelasan Presiden Jokowi terkait disebutnya nama Kepala Staf Presiden Moeldoko sebagai terlibat dalam GPK PD, serta sejumlah nama menteri dan pejabat setingkat menteri yang katanya setuju dan mendukung GPK PD tersebut.
Untuk diketahui dan untuk tidak menjadikan salah pengertian, Partai Demokrat tidak pernah menuduh para pejabat pemerintahan terlibat dalam GPK PD tersebut.
Ada pun yang menyebut nama-nama para pejabat pemerintahan itu berasal dari Sdr. Moeldoko dan para pelaku gerakan yang lain, sesuai dengan kesaksian para kader yang diajak bertemu mereka.
Melalui surat kami tertanggal 1 Februari 2021 yang lalu, Ketum AHY telah menyampaikan keyakinannya bahwa Bapak Presiden Jokowi, sejumlah menteri dan pejabat setingkat menteri yang disebut-sebut oleh Sdr Moeldoko atau pelaku GPK PD lainnya, tidak mengetahui adanya gerakan ini.
Ketum AHY juga menyampaikan bahwa pejabat-pejabat itu sangat mungkin dicatut namanya dan bahkan sebuah pembusukan politik.
Partai Demokrat juga menyampaikan tetap menghormati Presiden Jokowi dan para menteri terkait, dan justru tidak ingin para pejabat terhormat itu mendapatkan fitnah apapun.
Kami berterima kasih kepada Menko Polhukam dan Menkumham, yang berkenan memberikan klarifikasi bahwa tidak tahu menahu terkait GPK PD tersebut.
Ini membuktikan keyakinan kami bahwa tidak benar jika para pejabat negara tersebut terlibat dalam gerakan ini.
Meskipun, dengan tiadanya penjelasan Presiden Jokowi tentu masih ada teka-teki yang tersimpan dalam pikiran masyarakat, namun kami tetap menghormati keputusan dan pilihan Presiden Jokowi tersebut.
Kami tetap berkeyakinan bahwa Presiden Jokowi maupun pejabat negara yang namanya disebut-sebut, benar-benar tidak mengetahui adanya GPK PD, apalagi terlibat.
Namun, menyangkut alasan pemerintah bahwa GPK PD tersebut adalah hanya permasalahan internal Partai Demokrat semata, kami memiliki pandangan yang berbeda.
Berikut ini akan kami sampaikan alasan kami mengapa gerakan itu bukan hanya masalah internal Partai Demokrat.
2. Fakta menunjukkan bahwa yang melakukan gerakan pengambilalihan kepemimpinan Partai Demokrat (GPK PD), bukan hanya segelintir kader & eks kader PD, tetapi benar- benar melibatkan pihak eksternal, dalam hal ini paling tidak KSP Moeldoko.
