Fakta juga menunjukkan bahwa yang dilakukan Sdr. Moeldoko bukan hanya sekedar mendukung GPK PD tersebut, tetapi yang bersangkutanlah yang secara aktif dan akan mengambil alih kepemimpinan Partai Demokrat yang sah itu.

Jadi sangat jelas, bahwa GPK PD bukanlah hanya gerakan internal partai, atau hanya permasalahan internal partai semata. Ada sebuah contoh dalam sejarah di negeri kita ini.

Pada tanggal 22 Juni 1996 dilaksanakan Kongres Luar Biasa Partai Demokrasi Indonesia (KLB PDI) di Medan, yang berhasil menurunkan dan mengganti Ibu Megawati Soekarnoputri sebagai pimpinan PDI. KLB tersebut juga bukan hanya permasalahan internal PDI atau konflik antara kubu Megawati dan kubu Suryadi, tetapi ada campur tangan dan pelibatan pihak eksternal, dalam hal ini elemen pemerintah.

3. Jika tindakan Sdr Moeldoko dibiarkan dan dibenarkan, yang dengan kekuasaan yang dimilikinya sebagai pejabat negara telah melakukan gerakan untuk mengambil alih kepemimpinan partai secara paksa (Hostile Taking Over), tentu sangat menciderai rasa keadilan di negeri ini.

Bagi para pengemban amanah rakyat, seperti Sdr Moeldoko, yang menjadi pedoman seharusnya bukan hanya aspek hukum dan dimilikinya kekuasaan yang seolah bisa berbuat apa saja, tetapi harus juga mengindahkan aspek Moral, Etika & Keadilan.

Kalau gerakan semacam GPK PD ini dibiarkan dan dibenarkan (Justified), maka hal ini dapat menjadi contoh dan bisa saja mendorong Pejabat Negara manapun yang memiliki ambisi politik dan ambisi kekuasaan yang sangat besar, menempuh jalan pintas, melakukan sesuatu yang menabrak etika politik, "the rule of law" dan "rules of the game".

Kalau hal begitu menjadi kultur dan kebiasaan, betapa terancamnya kedaulatan partaipartai politik di negeri ini, sekaligus betapa tidak aman dan rapuhnya kehidupan demokrasi kita.

4. Dalam kasus GPK PD, tidak mungkin segelintir kader & eks kader Demokrat tersebut, berani dan sangat yakin gerakannya akan sukses jika tidak ada keterlibatan orang kuat dan dukungan dana yang besar untuk melakukan gerakan itu.

Di samping mendengar langsung apa yang dijanjikan dan akan dilakukan oleh Sdr Moeldoko jika kelak menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, menurut kesaksian sejumlah kader yang merasa dijebak, juga telah dibagikan dana awal sekitar 25 %; sedangkan sisanya akan diberikan jika KLB selesai dilaksanakan, dan Sdr Moeldoko telah menjadi pemimpin baru.

Semua ini membuktikan bahwa upaya pengambilalihan kepemimpinan PD oleh pihak luar itu nyata, dan serius, karena uang sudah mulai digelontorkan dan Sdr Moeldoko sudah aktif melakukan pertemuan-pertemuan serta telah berbicara secara langsung dengan sejumlah kader Demokrat, baik pusat maupun daerah, yang diajak bertemu dengannya.

Gerakan dan tindakan seperti ini, yang Sdr Moeldoko juga aktif dan “Involved" secara langsung, bagaimana mungkin, hanya dianggap sebagai permasalahan internal Partai Demokrat semata.

5. Partai Demokrat bersyukur kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena telah diberikan tuntunan untuk segera bertindak, guna menyelamatkan kedaulatan dan kehormatan Partai.

Jika Ketum AHY tidak cepat mengambil tindakan dan segera tampil menjelaskan kepada publik, meskipun dengan tetap menghormati Presiden Jokowi sebagai kepala negara, maka nasib, kelangsungan hidup, dan masa depan Partai Demokrat, bisa menjadi lain.

Banyak preseden di masa lampau, yang berkaitan dengan kehidupan dan dinamika partai-partai politik di Indonesia, termasuk sejarah tentang kemelut dan benturan di tubuh partai politik, yang kemudian bagaimanapun akhirnya, melibatkan tangantangan pemerintah.