Anggota Komisi XI Minta Pemerintah Ubah Cara Kerja Penanganan Pandemi Covid-19
Anis Byarwati menyatakan kondisi perekonomian dan keuangan negara pada akhir tahun 2020 masih sangat memprihatinkan.
Penulis: Vincentius Jyestha Candraditya
Editor: Dewi Agustina
Dalam APBN tahun 2021, pembiayaan utang direncanakan sebesar Rp 1.177,35 triliun.
Selain itu, Pemerintah memerlukan dana besar untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan penanganan Covid-19.
"Realisasi Dana PEN 2020 mencapai angka Rp 579,78 triliun dan program PEN 2021 direncanakan sebesar Rp 553,1 triliun. Dalam dua tahun terakhir ini, Pemerintah membutuhkan dana sebesar Rp 1.132,88 triliun," jelasnya.
Politisi senior PKS ini menegaskan pertumbuhan ekonomi minus di tahun 2020 tidak terelakkan.
Sebab belanja masyarakat masih rendah, investasi maupun ekspor masih tumbuh negatif dan menunggu sinyal pemulihan ekonomi global.
Sementara belanja pemerintah yang tumbuh positif tetap belum optimal, sehingga tidak bisa mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Kita tidak mungkin mendorong konsumsi dan investasi kembali normal ketika kondisinya masih tidak normal. Masih ada wabah. Sebaiknya, fokus pemerintah dan seluruh otoritas adalah mempercepat penanggulangan wabah, membantu masyarakat terdampak, dan membantu dunia usaha bertahan," tegasnya.
Lebih lanjut, Anis juga menyoroti jumlah kasus Covid-19 di Indonesia yang masih sangat tinggi.
Per-tanggal 7 Februari 2021, total kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 1.157.837 kasus (berdasarkan data Satgas Gugus Covid-19).
Jika dibandingkan dengan negara Asia lainnya yaitu Pakistan dengan jumlah penduduk yang hampir sama (224 Juta jiwa dengan total kasus 535.914), total kasus Pakistan hanya separuh dari Indonesia yang mencapai 1 juta kasus.
"Ini menunjukkan bahwa Pemerintah harus mengubah cara kerjanya dalam menangani pandemi agar ekonomi segera pulih," tandasnya.