Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Moeldoko Bantah Indonesia Bebas Pandemi 10 Tahun Lagi, IDI Beri Saran Agar Prediksi Itu Tak Terjadi

Moeldoko membantah Indonesia bebas pandemi 10 tahun lagi, IDI beri saran agar prediksi tersebut digagalkan.

Penulis: Inza Maliana
Editor: Sri Juliati
zoom-in Moeldoko Bantah Indonesia Bebas Pandemi 10 Tahun Lagi, IDI Beri Saran Agar Prediksi Itu Tak Terjadi
SURYA/SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ
VAKSINASI NAKES LANSIA - Vaksinator RS Husada Utama melakukan vaksinasi kepada nakes, Senin (8/2). RS Husada Utama mulai melakukan vaksinasi kepada nakes lansia dimana hari pertama diikuti 22 nakes lansia. Moeldoko membantah Indonesia bebas pandemi 10 tahun lagi, IDI beri saran agar prediksi tersebut digagalkan. 

TRIBUNNEWS.COM - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menanggapi laporan Bloomberg yang mencatat pandemi Covid-19 di Indonesia baru akan berakhir 10 tahun ke depan.

Mantan Panglima TNI itu menilai, prediksi dari Bloomberg berlebihan.

Bahkan, ia menyarankan media yang berbasis di AS itu harus belajar dulu sebelum menyimpulkannya.

Hal itu disampaikan Moeldoko dalam Webinar Jurnalisme Berkualitas' untuk memperingati Hari Pers Nasional (HPN) 2021, Minggu (7/2/2021).

Baca juga: Hampir Setahun Pandemi, Doni Monardo Sebut Kasus Corona di Indonesia Justru Semakin Tinggi

Baca juga: Afrika Selatan Hentikan Suntikan Vaksin AstraZeneca karena Temuan Varian Baru Virus Corona

"Suruh belajar sini dululah Bloomberg itu," kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko, pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin agar vaksinasi rampung dalam 1,5 tahun.

"Kemarin dalam sidang kabinet sudah dipikirkan bagaimana keinginan Pak Jokowi untuk secepatnya (vaksinasi) setahun setengah (selesai)," kata Moeldoko.

Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberikan keterangan pers di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Keterangan pers tersebut untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait tudingan kudeta AHY dari kepemimpinan Ketum Demokrat demi kepentingan Pilpres 2024. TRIBUNNEWS/HERUDIN
Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko memberikan keterangan pers di kawasan Menteng, Jakarta, Rabu (3/2/2021). Keterangan pers tersebut untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono terkait tudingan kudeta AHY dari kepemimpinan Ketum Demokrat demi kepentingan Pilpres 2024. (TRIBUNNEWS/HERUDIN)
BERITA REKOMENDASI

Bahkan, lanjut Moeldoko, penanganan akan lebih cepat jika produksi vaksin Indonesia segera selesai.

Terlebih, adanya rencana vaksin dalam negeri yang juga akan diproduksi.

"Kalau vaksin Merah Putih sudah berproduksi tahun 2022 itu lebih cepat lagi," tegasnya.

Sebelumnya, berdasarkan hitungan Bloomberg, proses vaksinasi di Indonesia masih kalah cepat dengan beberapa negara-negara lainya.

Baca juga: Jusuf Kalla Prediksi Kasus Covid-19 di Indonesia Bisa Tembus 2 Juta pada April 2021

Baca juga: Analisis Bloomberg, Indonesia Bebas Covid-19 10 Tahun Lagi, Bisakah Terjadi? Ini Penulaian Pakar

Bloomberg memprediksi, dengan tingkat vaksinasi saat ini, Indonesia baru bisa menjangkau 75 persen vaksinasi populasi dengan dua dosis vaksin dan mengakhiri pandemi sekitar 10 tahun lagi.

Indonesia tidak sendiri, dengan analisis yang serupa, India dan Rusia juga memiliki waktu estimasi sama, yakni menunggu hingga satu dekade lamanya.

Prediksi itu diambil setelah Bloomberg membangun basis data suntikan vaksinasi Covid-19 terbesar yang diberikan di seluruh dunia, dengan lebih dari 119 juta dosis diberikan di seluruh dunia.

Saran IDI Agar Prediksi Bloomberg Tak Terjadi

Wakil Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Slamet Budiarto ikut menanggapi prediksi Bloomberg yang menyebut pandemi berakhir di Indonesia sekitar 10 tahun lagi.

Agar prediksi itu tak terjadi, ia meminta pemerintah segera mempercepat proses vaksinasi.

Slamet mengungkapkan ada tiga cara yang bisa dilakukan pemerintah, agar proses vaksinasi bisa dilakukan lebih cepat.

"Pertama, ketersediaan vaksin itu sendiri. Kedua, menggunakan seluruh fasilitas kesehatan pemerintah untuk melakukan vaksinisasi."

Baca juga: Tim WHO yang Selidiki Covid-19 di Wuhan Sebut Sudah Temukan Bukti Bagaimana Awal Pandemi Terjadi

Baca juga: Cerita Staf Rumah Sakit yang 5 Kali Disuntik Vaksin Covid-19, Begini Kondisinya Sekarang

"Ketiga, mempercepat vaksin mandiri," kata Slamet kepada Kompas.com, Senin (8/2/2021).

Menurut Slamet, penggunaan seluruh fasilitas kesehatan harus dilakukan agar akses masyarakat dekat terhadap vaksinasi Covid-19.

Ia menyebutkan, IDI tidak merekomendasikan vaksinisasi dilakukan di satu tempat saja.

"Kalau misal dilakukan hanya di Gelora Bung Karno, itu jauh dari masyarakat. Jadi ya hanya menjangkau yang dekat dengan area itu saja," ungkap Slamet.

VAKSINASI NAKES LANSIA - Salah satu nakes lansia di RS Husada Utama saat mengikuti vaksinasi, Senin (8/2). RS Husada Utama mulai melakukan vaksinasi kepada nakes lansia dimana hari pertama diikuti 22 nakes lansia. SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ
VAKSINASI NAKES LANSIA - Salah satu nakes lansia di RS Husada Utama saat mengikuti vaksinasi, Senin (8/2). RS Husada Utama mulai melakukan vaksinasi kepada nakes lansia dimana hari pertama diikuti 22 nakes lansia. (SURYA/SURYA/AHMAD ZAIMUL HAQ)

"Tapi pemerintah, harus menggunakan fasilitas kesehatan yang dekat dan mudah dijangkau aksesnya oleh masyarakat."

"Seperti puskesmas kelurahan, puskesmas pembantu, klinik pratama, praktek dokter," tambahnya.

Slamet juga meminta pemerintah untuk waspada terhadap prediksi Bloomberg.

Lebih baik, kata Slamet, prediksi itu dijadikan pengingat pemerintah untuk segera fokus meredakan pandemi Covid-19 yang terjadi.

Baca juga: Bisa Tunjukkan Surat Keterangan Kerja di Apotek, Vaksin Selebgram Helena Lim Tak Langgar Aturan 

Baca juga: BPOM Susun Petunjuk Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di Atas 60 Tahun

Seperti diketahui, vaksinisasi Covid-19 dilakukan sejak 13 Januari 2021.

Vaksinisasi pertama kali dilakukan pada Presiden Joko Widodo.

Vaksinisasi tahap pertama diprioritaskan untuk tenaga kesehatan di seluruh Indonesia.

Menurut data terbaru, 900.000 dari 1,5 juta tenaga kesehatan sudah disuntik vaksin.

Pemerintah diketahui menargetkan 70 persen penduduk Indonesia atau 182 juta jiwa, untuk disuntik vaksin dalam kurun waktu satu tahun.

(Tribunnews.com/Maliana/Reza Dani, Kompas.com/Tatang Guritno)

 
Sumber: TribunSolo.com
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas