Laporan Wartawan Tribunnews.com, Gita Irawan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Ahmad Taufan Damanik mengaku kaget ketika diundang Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto untuk berbicara di Rapat Pimpinan (Rapim) TNI-Polri yang rencananya mulai dilaksanakan pada 15 Februari 2021.

Ia mengaku kaget karena selama menjabat baru pertama kali diundang berbicara di kegiatan tersebut. 

Bahkan, kata Taufan, pimpinan Komnas HAM sebelumnya tidak pernah diundang untuk bicara di Rapim tersebut.

Baca juga: Komnas HAM: Kebebasan Pers Penting Bagi HAM dan Demokrasi

Awalnya, kata Taufan, ia sempat beberapa kali berdiskusi secara informal dengan Hadi membahas tentang operasi TNI di Papua. 

Ia juga mengaku telah menyampaikan kepada Hadi terkait upaya pembenahan terhadap operasi-operasi yang dilakukan TNI di Papua sehingga operasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip HAM. 

Pembenahan tersebut misalnya, kata Taufan, ditujukan agar masyarakat sipil tidak menjadi korban ketika melakukan pengejaran terhadap Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua.

Lebih spesifik lagi, kata Taufan, diskusi dengan Hadi tersebut menyangkut kasus tewasnya Pendeta Yeremia Zanambani di Hitadipa beberapa waktu lalu. 

Taufan mengatakan, ketika itu Hadi memintanya untuk berbicara sendiri mengenai hal itu di Rapim.

Ia menilai undangan tersebut merupakan langkah maju dalam penegakan dan pemajuan HAM di Indonesia. 

"Langkah maju ini. (Pimpinan) Komnas HAM sebelumnya juga belum pernah. Makanya saya kaget juga," kata Taufan di kawasan Cikini Jakarta Pusat pada Rabu (10/2/2021).

Taufan mengatakan rencananya ia akan berbicara di dua sesi yakni Rapim TNI-Polri pada 15 Februari 2021 dan Rapim TNI pada 16 Februari 2021.

Baca juga: Gelar Latihan Tempur dengan Perancis di Selat Sunda, TNI AL Turunkan 3 Kapal Perang

Sejumlah hal yang akan dibicarakannya, kata Taufan, antara lain untuk mengingatkan TNI dan Polri agar menjaga komitmennya dengan standard HAM. 

Taufan juga mengatakan undangan tersebut merupakan kesempatan bagi pihaknya untuk meluruskan pandangan yang keliru bahwa Komnas HAM mencoba menyerang institusi TNI. 

"Iya supaya tidak ada pandangan yang keliru seolah-seolah Komnas HAM, katakanlah, mencoba menyerang institusi itu kan pandangan keliru," kata Taufan.