Tribun
TribunJualbeli
Tribun Network
About Us
Redaksi
Info Iklan
Contact Us
Help
Terms of Use
Privacy Policy
Pedoman Media Siber
No Thumbnail
Desktop Version

Tak Yakini BPJS Ketenagakerjaan Unrealized Lose, Kejagung: Apakah Analisanya Sebodoh Itu

Kejagung tengah menyelidiki alasan adanya kerugian negara Rp 20 triliun yang ditanggung BPJS Ketenagakerjaan dalam kurun waktu 3 tahun saja.

Tak Yakini BPJS Ketenagakerjaan Unrealized Lose, Kejagung: Apakah Analisanya Sebodoh Itu
BPJS Ketenagakerjaan
BPJS Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK). 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung RI menyampaikan pihaknya tak meyakini BPJS Ketenagakerjaan mengalami unrealized lose hingga merugikan negara mencapai Rp 20 triliun.

Dugaan tersebut dinilainya tidak relevan.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM Pidsus) Febrie Adriansyah menyampaikan kerugian BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 20 triliun dibukukan hanya dalam 3 tahun transaksi investasi saham dan reksadana.

"BPJS ini sekarang tahapannya masih pendataan, transaksi-transaksinya. Yang jelas BPJS itu dalam 3 tahun ada kerugian cukup besar dalam tiga tahun. Jadi jaksa mendalami kerugian yang mencurigakan itu apakah memang ada kesengajaan untuk merugikan BPJS oleh oknum," kata Febri di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Kamis (11/2/2021) malam.

Baca juga: Kejagung Sebut Kerugian Negara Dalam Dugaan Korupsi BPJS Ketenagakerjaan Capai Rp 20 Triliun

Dengan kata lain, kata Febrie, pihaknya tengah menyelidiki alasan adanya kerugian negara Rp 20 triliun yang ditanggung BPJS Ketenagakerjaan dalam kurun waktu 3 tahun saja.

Khususnya terkait apakah ada dugaan korupsi di balik itu.

"Yang dilihat apakah analisanya (BPJS Ketenagakerjaan) sebodoh itu bisa sebesar itu ada kerugian. Ini karena analisanya memang salah atau sengaja dibuat itu ada maksud tertentu," ungkapnya.

Hingga kini, Febrie menyampaikan penyidik Kejaksaan Agung RI masih menghitung seluruh transaksi investasi yang dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan kepada pihak swasta. 

"Makanya sedang kita dalami masing-masing transaksinya MI (manajer investasi) itu berapa, jumlahnya berapa, unrealized loss itu apa sampai mengakibatkan itu. Kalau itu sudah ketemu itu baru kita nanti beralih ke penyidikan baru kita lakukan," tandasnya.

Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah
Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Febrie Adriansyah (Tribunnews.com/ Theresia Felisiani)

Sebagai informasi, Kejaksaan Agung RI memperkirakan kerugian negara dugaan kasus tindak pidana korupsi dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi BPJS Ketenagakerjaan mencapai Rp 20 triliun.

Halaman
12
Ikuti kami di
Penulis: Igman Ibrahim
Editor: Theresia Felisiani
  Loading comments...
© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas